Pemerintah Diharap Kembangkan Kredit Usaha Super Mikro

Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan kredit usaha super mikro yang mampu memberikan akses permodalan bagi pengusaha skala mikro, salah satunya melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil.

Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Jularso, Jumat (5/5/2017), mengatakan bahwa potensi pasar untuk kredit usaha super mikro di Indonesia masih sangat besar. Tercatat, saat ini kurang lebih baru sebanyak 3,7 juta nasabah yang bergabung dalam BMT.

"Semoga dengan nanti kita berkomunikasi dengan pemerintah, dan ada kebijakan, itu lebih riil. Karena memang potensi pasarnya yang masih belum tergarap itu cukup besar," kata Jularso.

Menurut Jularso, kurang lebih ada sebanyak 50-60 juta pengusaha skala mikro yang membutuhkan akses pendanaan. Namun, saat ini BMT tidak menetapkan target pertumbuhan nasabah pada 2017 karena program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) menetapkan suku bunga atau margin sebesar sembilan persen.

Sementara untuk BMT, margin yang ditetapkan sebesar 12 persen. Margin tersebut lebih tinggi dari KUR dikarenakan biaya operasional untuk kredit usaha super mikro tersebut terbilang tinggi, dimana harus mengakomodir masing-masing nasabah secara perseorangan.

"Kami berada dalam tahapan super mikro, kurang lebih Rp1-Rp10 juta. Ini lembaga keuangan perbankan belum mampu untuk menjangkau mereka, karena biaya operasionalnya tinggi," kata Jularso.

Nasabah yang tergabung dalam BMT tersebut tersebar di 18 provinsi dan 24 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nasabah tersebut dilayani oleh kurang lebih sebanya 325 BMT dengan 8.726 pengelola. BMT sebagai koperasi melayani nasabah pelaku usaha produktif berskala mikro dan kecil.

BMT merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dirintis sejak 1980. BMT didirikan oleh berbagai komunitas seperti forum pengajian, komunitas dakwah kampus, organisasi massa dakwah, organisasi sosial dan takmir masjid. (Ant)