Koalisi LSM Desak Jokowi Keluarkan Perpres Moratorium Lahan Sawit

Koalisi Masyarakat Sipil ?mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Presiden (Perpres) terkait moratorium lahan sawit. Sebelumnya Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Namun sayangnya masa berlaku inpres tersebut akan berakhir pada 13 Mei 2017 mendatang.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengungkapkan berdasarkan kajian hasil evaluasi diketahui bahwa selama enam tahun pelaksanaan moratorium hutan dan lahan gambut cenderung mengalami penurunan. Pada 2011, luas 69,14 juta hektare (ha) turun menjadi 66,44 ha di November 2016.

"Kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut belum mampu memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Karena pada saat yang bersamaan terus saja terjadi pelepasan kawasan hutan baik melalui revisi tata ruang maupun pelepasan kawasan hutan secara parsial untuk perkebunan kelapa sawit," kata Nur Hidayati di Jakarta, Senin (8/5/2015).

Perubahan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme revisi tata ruang cenderung mengalami peningkatan selama masa moratorium. Tahun 2011 terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 150.300 hektar, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat yakni seluas 1,8 juta hektar. Tahun 2013 kembali dilepaskan kawasan hutan seluas 2,4 juta ha dan puncaknya pada 2014 dimana terjadi pelepasan kawasan hutan hingga 3,2 juta ha.

Sementara itu, Deputi Direktur Sawit Watch Achmad Surambo menambahkan, merujuk pada data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian maka luas area perkebunan kelapa sawit terus mengalami perluasan namun produksinya tidak maksimal. Pada 2016, seluas 11,7 juta ha menghasilkan 33,5 juta ton minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO).

?Sayangnya, produktivitas kebun sawit Indonesia masih rendah. Hanya sekitar 2,79 ton CPO per ha per tahun. Padahan pemerintah telah mencangkan produktivitas kebun sawit Indonesia bisa mencapai 9 ton CPO per hektare per ton," imbuh Achmad.