Bali Hasilkan Devisa US$9,81 Juta dari Ekspor Ikan dan Udang

Warta Ekonomi, Denpasar -

Bali mengekspor ikan dan udang menghasilkan devisa sebesar 9,81 juta dolar AS selama Maret 2017 meningkat 2,69 juta dolar AS atau 37,81 persen dibanding bulan Februari 2017 sebesar 7,12 juta dolar AS.

"Namun perolehan devisa tersebut dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya merosot 18,43 prsen, karena pada Maret 2016 mampu menghasilkan 12,03 juta dolar AS," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho, di Denpasar, Sabtu (13/5/2017).

Ia menyebutkan, pengapalan ikan dan udang itu mampu memberikan kontribusi sebesar 18,91 persen dari total nilai ekspor Bali mencapai 51,91 juta dolar AS selama bulan Maret 2017, meningkat 14,99 persen dari bulan sebelumnya tercatat 45,15 juta dolar AS.

Ikan dan udang hasil tangkapan perusahaan perikanan yang mangkal di Pelabuhan Benua dan hasil tangkapan nelayan setempat itu, paling banyak diserap pasaran Amerika Serikat mencapai 29,12 persen.

Selain itu juga diserap pasaran Jepang 25,73 persen, Tiongkok 8,40 persen, Australia 5,70 persen, Hong Kong 6,30 persen, Singapura 1,09 persen, Prancis 0,46 persen, Spanyol 0,07 persen, Singapura 1,09 persen, Jerman 0,69 persen, Kanada 0,15 persen, dan 22,30 persen sisanya ke berbagai negara lainnya.

Adi Nugroho menambahkan, ikan dan udang merupakan salah satu dari lima komoditas utama ekspor Bali yang memberikan andil terbesar yakni 18,91 persen, menyusul produk perhiasan (permata) 15,65 persen. Selain itu, produk pakaian jadi bukan rajutan 13,38 persen, produk kayu, barang dari kayu 9,11 persen, serta produk perabotan dan penerangan rumah 7,45 persen.

Dinas Perikanan dan Kelautan setempat bertekad untuk meningkatkan produksi perikanan laut maupun hasil perikanan tangkap. Berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan, termasuk memberdayakan para nelayan dengan memberikan berbagai kemudahan dan bantuan dengan harapan mampu meningkatkan produksi sektor perikanan.

Selain itu, memaksimalkan penyaluran kartu nelayan melibatkan delapan pemerintah kabupaten dan satu kota di daerah itu, sekaligus meningkatkan kinerja di lapangan. Pendataan penerima asuransi juga dirancang melalui sistem dalam jaringan (online), setelah sebelumnya melalui verifikasi awal dengan pendataan kartu nelayan.

Nelayan yang berhak menerima asuransi adalah mereka yang sudah menerima kartu nelayan sebelumnya, sehingga nelayan yang tidak mempunyai kartu, belum dapat terverifikasi. (CP/Ant)