Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Bagikan Dana PKH Kepada Ribuan Warga Jombang

Pemerintah Bagikan Dana PKH Kepada Ribuan Warga Jombang Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Jombang -

Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyalurkan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan non tunai lewat BNI. Bantuan tersebut diserahkan kepada sebanyak 8.500 warga.

"Penyaluran PKH tahap pertama disampaikan dengan simbolis ini, ada lebih dari 300 penerima dan lainnya juga sudah dijadwalkan," kata Wakil Pimpinan Wilayah Bagian Jaringan dan Layanan BNI Kantor Wilayah Surabaya Widiarto saat menghadiri penyaluran bantuan non tunai PKH di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu.

Ia mengatakan, BNI Jombang mendapatkan tugas menyalurkan bantuan sosial PKH dari Kementerian Sosial tersebut. Di BNI, penyaluran bantuan PKH sebenarnya sejak 2016.

BNI sekaligus sebagai "agent of development" juga sangat mendukung program pemerintah dengan gerakan non tunai tersebut.

Ia mengungkapkan, penyaluran bantuan PKH melalui BNI di Kabupaten Jombang adalah penyaluran perdana sehingga agen pun juga menyiapkan diri untuk proses penyaluran.

Setiap penerima manfaat PKH ini mendapatkan buku tabungan sekaligus kartu keluarga sejahtera (KKS). Di dalam kartu tersebut berisi nominal sejumlah uang bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Kartu itu sekaligus berfungsi sebagai kartu debit anjungan tunai mandiri (ATM) bagi penerima PKH.

Di kartu tersebut terdapat dua sistem yang tertanam di dalamnya, yaitu fungsi tabungan (Saving) dan fungsi sebagai e-wallet.

Untuk e-wallet nantinya dapat digunakan untuk belanja bahan kebutuhan pokok di warung yang ada layanan kartu tersebut. Selain itu, mereka pun bisa menarik dana bantuan sosial secara tunai.

Widiarto mengakui, untuk data penerima bantuan yang dikeluarkan BNI hanya menerima kiriman dari Kementerian Sosial. Jika terjadi masalah di lapangan saat pencairan, BNI akan koordinasi dengan pendamping PKH.

"Jika ada masalah itu lumrah sepanjang bisa memastikan yang tertera di KTP dengan petugas benar kami benar, akan dibayarkan. Saat verifikasi pembayaran juga didampingi dari PKH," ujarnya.

Namun, dia menegaskan, petugas BNI tidak bisa membayarkan untuk penerima PKH yang ternyata sudah meninggal dunia, tidak berdomisili lagi di Kabupaten Jombang ataupun menjadi tenaga kerja Indonesia.

Sementara itu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengatakan jumlah warga penerima PKH di Kabupaten Jombang memang banyak. Namun dia sudah meminta tim terkait untuk melakukan verifikasi lagi dengan harapan warga yang berhak tapi belum terdata bisa terdata.

"Banyak kepala desa yang menyampaikan soal warga kurang mampu ada yang tertinggal. Kami berharap dengan petugas pedamping melakukan verifikasi, kerja sama dengan kepala desa validkan data agar bila nanti diusulkan bisa disetujui Kemensos," ujarnya.

Dalam penyaluran bantuan non tunai PKH tersebut, BNI sekaligus membuka sejumlah Agen46 baru di Kabupaten Jombang. Agen-agen tersebut menambah jumlah Agen46 BNI di Jombang menjadi sekitar 140 agen.

Agen46 di Jombang tersebut melengkapi Agen46 BNI yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia lebih dari 40.000 agen.

Pembukaan Agen46 di Jombang ini juga menambah jangkauan layanan BNI agar semakin luas dan menembus kalangan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses outlet atau ATM BNI. Saat ini, BNI telah mengoperasionalkan sebanyak 1.997 outlet dan 17.075 ATM.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dijadwalkan hadir batal datang karena ada keperluan keluarga sehingga diwakilkan kepada pejabat di kementerian.

Selain itu, hadir sejumlah petinggi BNI Wilayah Surabaya, muspida Kabupaten Jombang dan sejumlah tamu undangan lainnya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: