Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:26 WIB. DPD - Mantan pimpinan Laode Ida nilai saat ini DPD mirip LSM plat merah.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie sebut Setya Novanto pantas dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie: Golkar harus calonkan wakil untuk dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:23 WIB. INKA - Bangladesh dan Tanzania borong 300 kereta buatan INKA.
  • 12:22 WIB. Spanyol - Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan Lionel Messi.
  • 12:01 WIB. Monaco - Falcao tegaskan ingin bertahan di AS Monaco lebih lama.
  • 11:29 WIB. Bom Jakarta - Kapolri tegaskan pelaku bom di Kampung Melayu merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah. 
  • 11:26 WIB. Jakarta - Plt Gubernur DKI tinjau lokasi bom Kampung Melayu.
  • 09:54 WIB. North Korea - Kim Jong Un has supervised the test of a new anti-aircraft weapon system and ordered its mass production.
  • 09:42 WIB. California - The mother of ride-hailing firm Uber's chief executive has died in a boating accident near Fresno, California on Friday.

Tim Reforma Agraria Buka PMO di Sejumlah Kementerian

Foto Berita Tim Reforma Agraria Buka PMO di Sejumlah Kementerian
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah melalui Tim Reforma Agraria akan membentuk sekretariat atau kantor manajemen proyek (project management office/PMO) di masing-masing kementerian yang terlibat untuk memudahkan kontrol tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan reforma agraria.

"Saya menganggap harus ada PMO-nya di mana pejabat yang bertanggung jawab mengenai masing-masing program atau area yang ada di dalam reforma agraria," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui usai pertemuan awal Tim Reforma Agraria di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Selain sekretariat yang berada di Kemenko Bidang Perekonomian, kementerian lain yang akan dibentuk PMO antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Misalnya, di Kementerian LHK mengenai perhutanan sosial, pelepasan kawasan hutan 20 persen harus pada masyarakat. Harus ada penanggung jawab supaya bisa mengikutinya dan mengembangkan terus- menerus, karena tidak bisa sekaligus banyak tetapi harus berkembang terus," kata Darmin.

Kemudian di Kemendes PDTT, lanjut dia, juga ada PMO yang bertanggung jawab untuk pengembangan satu desa satu komoditas. "Ini penting karena menjadi cikal bakal pengembangan usaha pertanian dengan klaster," kata Darmin.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan PMO di kantornya bertugas mengurusi sertifikasi tanah rakyat serta bertanggung jawab untuk sertifikasi daerah transmigran "Kami ingin memastikan bagaimana reforma agraria bisa efektif, ini menyangkut pekerjaaan yang melibatkan banyak pihak. PMO di Kementerian ATR sendiri bertujuan melakukan supervisi masalah percepatan sertifikasi dan transmigrasi," kata Sofyan.

Masing-masing PMO di kementerian tersebut akan rutin melakukan rapat setiap minggu untuk menyiapkan program-program terkait reforma agraria. (ant)

Tag: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan Djalil, Darmin Nasution

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01