Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:26 WIB. DPD - Mantan pimpinan Laode Ida nilai saat ini DPD mirip LSM plat merah.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie sebut Setya Novanto pantas dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie: Golkar harus calonkan wakil untuk dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:23 WIB. INKA - Bangladesh dan Tanzania borong 300 kereta buatan INKA.
  • 12:22 WIB. Spanyol - Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan Lionel Messi.
  • 12:01 WIB. Monaco - Falcao tegaskan ingin bertahan di AS Monaco lebih lama.
  • 11:29 WIB. Bom Jakarta - Kapolri tegaskan pelaku bom di Kampung Melayu merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah. 
  • 11:26 WIB. Jakarta - Plt Gubernur DKI tinjau lokasi bom Kampung Melayu.
  • 09:54 WIB. North Korea - Kim Jong Un has supervised the test of a new anti-aircraft weapon system and ordered its mass production.
  • 09:42 WIB. California - The mother of ride-hailing firm Uber's chief executive has died in a boating accident near Fresno, California on Friday.

KPK Harap Fraksi yang Tolak Hak Angket Tetap Konsisten

Foto Berita KPK Harap Fraksi yang Tolak Hak Angket Tetap Konsisten
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menolak usulan Hak Angket KPK dapat konsisten.

"Karena kami dengar ada beberapa beberapa fraksi yang menolak, tetapi kemudian berubah pendapat. Konsistensi kami anggap penting, publik akan mencatat dan menyimak ini. KPK juga akan lihat konsistensi dari fraksi-fraksi tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Lebih lanjut, Febri menyatakan pembentukan Pansus Hak Angket KPK tentu tergantung pada sikap dan konsistensi dari semua fraksi di DPR tersebut.

"Pada prinsipnya tentu kami apresiasi sikap-sikap yang konsisten dari anggota DPR atau fraksi yang ada terkait penolakan hak angket," ucap Febri.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafii mengatakan partainya akhirnya mau mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam struktur Pansus Hak Angket KPK karena patuh pada hukum sidang paripurna.

"Kami tegaskan kami tidak pernah melawan hukum. Keputusan paripurna adalah aturan hukum, dan apa yang sudah diputuskan secara hukum Gerindra pasti mematuhinya jangan takut," ujar Syafii di gedung parlemen, Jakarta, Kamis.

Syafii mengatakan sebelumnya Gerindra memang menginginkan langkah lain di luar hak angket dalam upaya memperkuat KPK. Namun karena pengajuan hak angket KPK sudah diputuskan dalam sidang paripurna maka Gerindra akan mematuhinya dan akan mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam Pansus.

"Kebetulan salah satu yang diutus adalah saya sendiri," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi E-KTP pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran E-KTP.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa namanya. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Febri Diansyah

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ridwan Hazy

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01