Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:33 WIB. Penipuan - Mhfud MD sebut pemerintah tidak wajib ganti kerugian First Travel.
  • 23:13 WIB. Freeport - Luhut sebut sudah harga mati miliki 51 % saham Freeport.
  • 21:49 WIB. Kemenperin - Kemenperin menolak rencana pengenaan cukai plastik karena dapat menghambat industri kecil dan menengah.
  • 21:49 WIB. Kemendag - Kemendag akan melakukan finalisasi harga eceran tertinggi beras medium dan beras premium.
  • 21:48 WIB. Kementan - Kementan meluncurkan varietas baru benih padi Green Super Rice.
  • 21:47 WIB. Pertani - Pertani optimis realisasi penyaluran benih subsidi ke petani dapat mencapai 80% hingga akhir tahun.
  • 21:47 WIB. Benih - Penyaluran benih unggul ke petani dinilai belum optimal di mana tingkat penyerapan hanya mencapai 57,73%.
  • 21:44 WIB. Kemenhub - Kemenhub mengkaji pengembangan bandara-bandara baru dan yang sudah ada di Jawa bagian selatan.
  • 21:43 WIB. Amitra - Amitra merevisi target pembiayaan pada tahun ini menjadi Rp400 miliar.
  • 21:41 WIB. FIF - FIF Spektra mengatakan pembiayaan elektronik lebih berisiko dan mahal.
  • 21:40 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance memperoleh 2.436 surat pemesanan kendaraan pada ajang GIIAS 2017.
  • 21:38 WIB. Gadget - Smartphone terbaru dari Coolpad ini hadir dengan membawa tombol home fisik serupa tombol iPhone di seri Cool M7.
  • 21:38 WIB. CIMB - Bank CIMB Niaga mengalokasikan anggaran Rp1,248 triliun untuk pengembangan TI pada tahun ini.
  • 21:35 WIB. Gadget - Polaroid menghadirkan smartphone dengan dua varian, yakni Cosmo K dan Cosmo Plus.
  • 21:33 WIB. TLKM - Telkom membantah kabar terkait rencana pembelian saham Solusi Tunas Pratama terkait bisnis menara.

Ini Strategi Sri Mulyani untuk Tarik Dana Asing ke dalam Negeri

Foto Berita Ini Strategi Sri Mulyani untuk Tarik Dana Asing ke dalam Negeri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah baru saja menelurkan Peraturan Pengganti Undang (Perppu) terkait dengan Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk perpajakan yang akan berlaku di 2018 mendatang. Melalui aturan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki keleluasaan untuk mengintip rekening nasabah yang ada didalam negeri maupun luar negeri. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari program tax amnesty yang belum lama ini dilaksanakan, terdapat dana sekitar Rp1.000 triliun yang terparkir diluar negeri. Nah, melalui AEoI, pemerintah dapat menarik pajak atas dana tersebut dengan mudah, karena sistem keuangannya sudah terbuka dan terkoneksi dengan Ditjen Pajak nantinya. 

"Alasan Indonesia ikut aturan ini adalah demi kepentingan nasional. Nasabah tidak perlu takut akan terjadinya kebocoran data, karena semuanya dilaksanakan sesuai dengan koridornya masing-masing," katanya di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, jika aturan tersebut sudab berlaku, saldo minimal yang otomatis terlapor ke Ditjen Pajak mencapai US$250 ribu. Nantinya, baik nasabah perorangan maupun instansi yang memiliki jumlah dana minimal tersebut akan langsung terkoneksi dengan Otoritas Pajak.

Jadi kedepannya, seluruh data keuangan baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri akan mudah diketahui Otoritas Pajak demi kepentingan perpajakan. "Aturan ini juga membuat aset dan dana yang ada di luar bergerak," tutupnya.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91