2018, Pemerintahan Jokowi Bidik Pertumbuhan 6,1%

Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan petumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata. Untuk itu tahun 2018, pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan pada kisaran 5,4-6,1%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan , dan juga daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

?Ketimpangan horizontal saat ini masih terjadi dimana perekonomian masih sangat terpusat di pulau Jawa yang mencakup hampir 60% dari total PDB. Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan juga masih rentan terhadap siklus harga komoditas. Kesenjangan antara kota dan desa juga harus terus diatasi,? Kata Ani sapaan akrabnya saat menyampaikan pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5).

Sementara untuk inflasi pada tahun 2018 pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1% Tingkat inflasi yang rendah kata dia tidak saja mendorong perekonomian domestik untuk menjadi lebih efeisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan pada akhirna memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Adapun untuk nilai tukar rupiah Rp13.500- Rp13.800/dolar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 4,8-5,6%, harga minyak US$45-60/barel, lifting minyak 1.965-2.050 barel per hari (bph). Asumsi tersebut terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771 ribu-815 ribu bph dan gas bumi sekitar 1,1-1,2 juta barel setara minyak per hari.