Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:26 WIB. DPD - Mantan pimpinan Laode Ida nilai saat ini DPD mirip LSM plat merah.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie sebut Setya Novanto pantas dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie: Golkar harus calonkan wakil untuk dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:23 WIB. INKA - Bangladesh dan Tanzania borong 300 kereta buatan INKA.
  • 12:22 WIB. Spanyol - Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan Lionel Messi.
  • 12:01 WIB. Monaco - Falcao tegaskan ingin bertahan di AS Monaco lebih lama.
  • 11:29 WIB. Bom Jakarta - Kapolri tegaskan pelaku bom di Kampung Melayu merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah. 
  • 11:26 WIB. Jakarta - Plt Gubernur DKI tinjau lokasi bom Kampung Melayu.
  • 09:54 WIB. North Korea - Kim Jong Un has supervised the test of a new anti-aircraft weapon system and ordered its mass production.
  • 09:42 WIB. California - The mother of ride-hailing firm Uber's chief executive has died in a boating accident near Fresno, California on Friday.

Menteri Darmin Tekankan Pentingnya Aturan Main dalam Perppu 1/2017

Foto Berita Menteri Darmin Tekankan Pentingnya Aturan Main dalam Perppu 1/2017
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekankan pentingnya aturan main Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan untuk mengatasi kemungkinan penyalahgunaan oleh petugas pajak.

"Yang otomatis mengakses adalah DJP, jadi harus dibuat aturan main siapa petugas pajak yang mengakses. Harus ada aturan main," kata Darmin ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ia menyebutkan aturan pelaksana dapat dikeluarkan dalam bentuk peraturan turunan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Darmin optimistis aturan main tersebut dapat dikeluarkan dalam waktu dekat.

Kemudian, mengenai kemungkinan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 menjadi UU, Darmin mengatakan masih akan menunggu pembahasan di parlemen terlebih dahulu.

"Perppu begitu ditetapkan Presiden maka sudah berlaku. Tinggal nanti menjadi UU atau tidak itu pada sidang DPR," kata dia.

Darmin mengatakan dirinya enggan mengandaikan apabila Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut ditolak oleh DPR.

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) mulai September 2018, dan karena itu harus membuat peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Pemerintah sejak 8 Mei 2017 telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan AEOI.

Perppu itu menjadi penting karena apabila peraturan hukum tidak terbit, maka Indonesia bisa dinyatakan gagal memenuhi komitmen AEOI yang kemudian dapat menyebabkan kerugian.

Beberapa kerugian itu antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

Saat ini, dipastikan sebanyak 139 negara atau yuridiksi, diantaranya beberapa negara suaka pajak (tax haven), telah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan guna kepentingan perpajakan sebagai upaya menutup ruang penghindaran pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan data maupun informasi keuangan nasabah dalam AEOI tidak akan disalahgunakan oleh pegawai pajak.

Sri juga memastikan batas saldo rekening nasabah asing yang diwajibkan dalam pelaksanaan AEOI adalah 250 ribu dolar AS, angka yang disesuaikan dengan ketentuan berlaku secara internasional. (Ant)

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Darmin Nasution, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01