Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:08 WIB. e-Commerce - Walmart gandeng Uber untuk mengembangkan bisnis online-nya.
  • 15:02 WIB. Android - Google gandeng Xiaomi untuk melanjutkan proyek Android One-nya.
  • 14:56 WIB. Gadget - Samsung merilis dua teaser video Galaxy Note 8 sebelum diumumkan pada 23 Agustus 2017.
  • 14:55 WIB. Coding - Microsoft menawarkan pelatihan coding gratis hingga kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendorong kemampuan coding sejak dini.
  • 14:53 WIB. Wearable - Apple dikabarkan segera memproduksi Apple Watch Versi LTE secara masal.
  • 14:35 WIB. Uzbekistan - Kunjungi Indonesia, Uzbekistan tertarik pelajari sektor perikanan dan perikanan.
  • 14:21 WIB. Prancis - Perusahaan Prancis, Total mengakuisisi Maersk senilai US$74,5 miliar.
  • 14:18 WIB. Mayapada - Bank Mayapada melakukan due diligence penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan I Tahap I/2017.
  • 14:18 WIB. Taksi Online - Organda menilai, keberadaan taksi online akan menjadi ilegal imbas MA menggugurkan aturan taksi online.
  • 14:11 WIB. Jakarta - Kepala BNN, Budi Waseso mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap artis yang terlibat jaringan pengedar narkoba di Indonesia.
  • 14:08 WIB. Jakarta - Kemenhub berencana membangun jalur rel kereta layang atau loop line pada jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta.
  • 14:04 WIB. Milan - AC Milan bidik gelandang jangkar Juventus, Marchisio.
  • 13:38 WIB. Taliban - Taliban kecam kebijakan Trump terkait intervensi militer di Afghanistan.

Kemen PUPR: Baru 2,5 Persen Pekerja Informal Terima FLPP

Foto Berita Kemen PUPR: Baru 2,5 Persen Pekerja Informal Terima FLPP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui sejak program sejuta rumah digelar April 2015, baru 2,5 persen pekerja sektor informal menerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Ya, baru sebesar itu dari realisasinya untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sektor pekerja informal, khususnya untuk program KPR (kredit pemilikan rumah) bersubsidi FLPP," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti kepada pers di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ia menjelaskan peserta dari pekerja informal ini pun adalah hasil binaan perbankan syariah sekitar satu atau dua tahun sudah mencicil. "Ketika mereka sudah terbiasa, bank itu itu kemudian menawarkan program KPR FLPP," katanya.

Menurut dia, hambatan terbesar pekerja informal sulit menerima KPR FLPP, karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan kebiasaan menabung yang masih kurang. "Mereka umumnya siap ditagih cicilan per hari dan untuk itu diperlukan sebuah lembaga penjamin yang dipercaya mereka untuk menagih dan lembaga itu menyetor ke bank, " katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah untuk memetakan para pekerja informal seperti nelayan, buruh tani, dan pemilik warung. "Model lembaga penjamin seperti di Palembang itu harus dikembangkan di daerah lain juga. Tentu sesuai dengan regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ini salah satu terobosan agar mereka ikut menikmati fasilitas pembiayaan ini," katanya.

Untuk merealisasikan program sejuta rumah bagi MBR, pemerintah telah dan sedang menyiapkan aneka kebijakan dan program pembiayaan seperti KPR bersubsidi FLPP dan SSB (subsidi selisih bunga) dengan bunga terjangkau lima persen per tahun dan tenor bisa 20 tahun.

Selain itu, juga SBUM (subsidi bantuan uang muka) senilai Rp4 juta untuk MBR kelompok sasaran, serta penyediaan pokok pinjaman KPR dengan bunga rendah lewat FLPP dengan tarif 0,3 persen per tahun dan kebebasan menentukan besaran uang muka untuk perbankan.

Pelaksanaan KPR bersubsidi melibatkan perbankan, baik bank umum maupun bank pembangunan daerah (BPD). Sejak KPR FLPP bergulir sedikitnya sudah delapan bank umum dan 22 BPD menyatakan siap melaksanakan program KPR Bersubidi pada 2017. Secara operasional, penyaluran KPR bersubsidi dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Sejak KPR FLPP dijalankan pada 2010, secara total realisasinya mencapai hampir 500.000 unit. Sementara untuk target KPR bersubsidi pada 2017 adalah KPR FLPP sebesar 120.000 unit dengan anggaran sebesar Rp9,7 triliun, KPR SSB untuk 225.000 unit dengan anggaran sebesar Rp3,7 triliun dan SBUM untuk 550.000 unit dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. (ant)

Tag: fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Lana Winayanti

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,574.57 3,538.65
British Pound GBP 1.00 17,287.09 17,110.30
China Yuan CNY 1.00 2,012.85 1,992.73
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,405.00 13,271.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,640.89 10,533.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.34 1,696.15
Dolar Singapura SGD 1.00 9,851.55 9,749.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,833.99 15,674.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.08 3,095.64
Yen Jepang JPY 100.00 12,273.39 12,148.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91