Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:36 WIB. Pilpres- Pengamat Politik J Wisnu Kasdulah menilai duet SBY-Prabowo bisa jadi ancaman bagi pencapresan Jokowi di 2019.
  • 21:33 WIB. BI- Gubernur BI Agus Martowardojo meminta daerah jangan terlalu terpaku pada harga komoditas yang lagi bagus di Pasar Global.
  • 21:26 WIB. Pilpres- Ketum Gerindra Prabowo S dan Ketum Partai Demokrat SBY akan menggelar pertemuan besok di Cikeas membahas Pilpres 2019.
  • 21:24 WIB. DPR- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras rencana pemerintah yang akan menggunakan dana tabungan haji untuk infrastruktur.
  • 21:22 WIB. KTA- Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kementeriannya telah menerbitkan Permendagri terkait Kartu Identitas Anak (KTA).
  • 21:19 WIB. Angket- Fraksi PAN di DPR kemungkinan besar akan cabut kadernya dari keanggotaan Pansus Angket tentang KPK.
  • 21:18 WIB. e-KTP- Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan WNI tak boleh mengisi kolom agama di e-KTP diluar 6 agama yang ditetapkan pemerintah.
  • 21:16 WIB. Pilgub- DPD Partai Demokrat Jatim memastikan Mensos Khofifah Indar Parawansa bakal ikut bertarung di Pilgub Jatim 2018.
  • 21:14 WIB. Kontras- Mantan aktivis KontraS Haris Azhar menyebut kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan sarat intrik di internal Polisi dan KPK.
  • 21:11 WIB. Uni Eropa - Pengadilan tinggi Uni Eropa tetapkan Hamas sebagai organisasi teror.
  • 21:10 WIB. Reshuffle- Waketum PAN Taufik Kurniawan menegaskan partainya siap jika harus kehilangan kursi menteri di Kabinet Kerja.
  • 21:09 WIB. Palestina - Di forum DK PBB, pihak RI tegaskan rakyat Palestina harus bebas untuk beribadah.
  • 21:07 WIB. Taliban - Taliban serang pangkalan militer, puluhan tentara Afghanistan meninggal dunia.
  • 21:07 WIB. KPK- Pansus angket tentang KPK DPR akan memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
  • 21:06 WIB. Rusia - Rusia tegaskan akan balas sanksi baru yang dijatuhkan AS kepadanya.

Kemen PUPR: Baru 2,5 Persen Pekerja Informal Terima FLPP

Foto Berita Kemen PUPR: Baru 2,5 Persen Pekerja Informal Terima FLPP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui sejak program sejuta rumah digelar April 2015, baru 2,5 persen pekerja sektor informal menerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Ya, baru sebesar itu dari realisasinya untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sektor pekerja informal, khususnya untuk program KPR (kredit pemilikan rumah) bersubsidi FLPP," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti kepada pers di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ia menjelaskan peserta dari pekerja informal ini pun adalah hasil binaan perbankan syariah sekitar satu atau dua tahun sudah mencicil. "Ketika mereka sudah terbiasa, bank itu itu kemudian menawarkan program KPR FLPP," katanya.

Menurut dia, hambatan terbesar pekerja informal sulit menerima KPR FLPP, karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan kebiasaan menabung yang masih kurang. "Mereka umumnya siap ditagih cicilan per hari dan untuk itu diperlukan sebuah lembaga penjamin yang dipercaya mereka untuk menagih dan lembaga itu menyetor ke bank, " katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah untuk memetakan para pekerja informal seperti nelayan, buruh tani, dan pemilik warung. "Model lembaga penjamin seperti di Palembang itu harus dikembangkan di daerah lain juga. Tentu sesuai dengan regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ini salah satu terobosan agar mereka ikut menikmati fasilitas pembiayaan ini," katanya.

Untuk merealisasikan program sejuta rumah bagi MBR, pemerintah telah dan sedang menyiapkan aneka kebijakan dan program pembiayaan seperti KPR bersubsidi FLPP dan SSB (subsidi selisih bunga) dengan bunga terjangkau lima persen per tahun dan tenor bisa 20 tahun.

Selain itu, juga SBUM (subsidi bantuan uang muka) senilai Rp4 juta untuk MBR kelompok sasaran, serta penyediaan pokok pinjaman KPR dengan bunga rendah lewat FLPP dengan tarif 0,3 persen per tahun dan kebebasan menentukan besaran uang muka untuk perbankan.

Pelaksanaan KPR bersubsidi melibatkan perbankan, baik bank umum maupun bank pembangunan daerah (BPD). Sejak KPR FLPP bergulir sedikitnya sudah delapan bank umum dan 22 BPD menyatakan siap melaksanakan program KPR Bersubidi pada 2017. Secara operasional, penyaluran KPR bersubsidi dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Sejak KPR FLPP dijalankan pada 2010, secara total realisasinya mencapai hampir 500.000 unit. Sementara untuk target KPR bersubsidi pada 2017 adalah KPR FLPP sebesar 120.000 unit dengan anggaran sebesar Rp9,7 triliun, KPR SSB untuk 225.000 unit dengan anggaran sebesar Rp3,7 triliun dan SBUM untuk 550.000 unit dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. (ant)

Tag: fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Lana Winayanti

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,573.98 3,537.30
British Pound GBP 1.00 17,456.14 17,278.94
China Yuan CNY 1.00 1,984.48 1,964.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,401.00 13,267.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,605.55 10,496.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.88 1,698.50
Dolar Singapura SGD 1.00 9,836.32 9,734.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,614.85 15,453.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.88 3,095.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,979.08 11,856.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.206 -13.329 558
2 Agriculture 1772.884 -2.241 18
3 Mining 1465.301 5.157 44
4 Basic Industry and Chemicals 612.195 -1.939 67
5 Miscellanous Industry 1386.417 1.397 41
6 Consumer Goods 2484.457 -30.445 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.634 0.333 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.048 -6.175 60
9 Finance 963.563 4.319 89
10 Trade & Service 922.973 -1.862 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 510 635 125 24.51
2 MLIA 494 565 71 14.37
3 MFMI 850 970 120 14.12
4 KICI 160 178 18 11.25
5 KARW 200 220 20 10.00
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 DOID 680 745 65 9.56
8 TINS 745 815 70 9.40
9 BRAM 13,700 14,975 1,275 9.31
10 BKDP 80 87 7 8.75
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 400 300 -100 -25.00
2 HDFA 240 193 -47 -19.58
3 FINN 404 350 -54 -13.37
4 PNBS 128 112 -16 -12.50
5 KIAS 105 92 -13 -12.38
6 APII 266 238 -28 -10.53
7 JECC 5,850 5,325 -525 -8.97
8 CKRA 88 81 -7 -7.95
9 MBAP 1,950 1,800 -150 -7.69
10 SSTM 515 480 -35 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 370 0 0.00
2 WSBP 452 472 20 4.42
3 TLKM 4,720 4,700 -20 -0.42
4 DOID 680 745 65 9.56
5 AISA 1,185 1,175 -10 -0.84
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 STAR 73 71 -2 -2.74
8 PBRX 505 505 0 0.00
9 BBCA 18,575 18,775 200 1.08
10 TINS 745 815 70 9.40