Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:35 WIB. KPPU - KPPU mengatakan tak setuju dengan usulan Indosat soal penetapan batas bawah tarif layanan komunikasi data.
  • 05:31 WIB. IBU - Indo Beras Unggul menegaskan tidak pernah membeli atau menggunakan beras subsidi.
  • 05:30 WIB. PUPR - Kemenpupera terus berupaya mempercepat pengembangan infrastruktur di Riau.
  • 05:28 WIB. Iran - Iran mengumumkan peluncuran lini produk rudal baru.
  • 05:27 WIB. AS - Amerika Serikat menghapus larangan membawa laptop bagi penumpang seluruh maskapai penerbangan komersil.
  • 04:48 WIB. Home Alone - Aktor John Heard meninggal dunia, Jumat (21/7) waktu setempat. Pemeran film Home Alone itu ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah hotel di Palo Alto, California.
  • 04:33 WIB. Friendly Match (23/7) - Liverpool 2 - 1 Leicester City
  • 04:33 WIB. Friendly Match (23/7) - Genk 1 - 1 Everton
  • 22:52 WIB. AIA - AIA Financial Cervices menyerahkan dana CSR sebesar Rp300 juta ke Badan Amil Zakat Nasional.
  • 21:50 WIB. e-KTP - DPD Golkar se-Indonesia solid dukung Setnov.
  • 21:49 WIB. Pilpres - PKB harap pilpres 2019 digandeng Jokowi.
  • 21:49 WIB. e-KTP - Golkar harap KPK berpegang pada fakta hukum.
  • 21:48 WIB. Pilpres - PKB: Presidential Threshold bukan untuk hasilkan capres tunggal.
  • 21:46 WIB. Narkotika - BNN sebut Pretty Asmara tak pernah jadi duta antinarkoba.
  • 21:45 WIB. Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja pesan kepada Sandiaga tunduk kepada pemerintah pusat.

Kepastian Hukum jadi Kunci Sukses Jaga Iklim Investasi

Foto Berita Kepastian Hukum jadi Kunci Sukses Jaga Iklim Investasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kualitas peraturan perundang-undangan sektor pertambangan dinilai perlu diperbaiki, untuk menjaga iklim investasi sejalan dengan karakter bisnis pertambangan yang memiliki proses panjang dan mengedepankan manajemen resiko.

"Kepastian peraturan perpajakan, akan mendorong investor di sektor pertambangan memiliki perhitungan yang jelas atas keputusan investasi yang akan diambil," kata Wakil Ketua Jurusan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitriani Sjarief dalam diskusi "Sengketa Pajak Dalam Bisnis dan Pengaruhnya Terhadap Investasi," di Jakarta, Jumat, (19/5/2017).

Menurut Fitriani penataan aturan perpajakan pada sektor tambang diharapkan dapat menurunkan jumlah sengketa pajak di Indonesia. Ia mencontohkan soal penerapan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan yang mengatur pengenaan PPh bagi wajib pajak badan yang memiliki Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Namun dalam pelaksanaanya penerapan Surat Edaran Dirjen 44P/PJ/2014 soal penegasan tarif PPh badan bagi Wajib Pajak Bidang Pertambangan dinilai kurang tepat untuk dijadikan dasar menyelesaikan sengketa pajak pertambangan.

Senada dengan itu, Pengamat Perpajakan David Hamzah mengatakan bahwa jumlah sengketa pajak dalam skala besar terus meningkat di Pengadilan Pajak mengindikasikan bahwa perlu upaya memperbaiki kualitas peraturan, khususnya di sektor pertambangan.

David menjelaskan saat ini lebih dari 12.000 kasus sengketa pajak di pengadilan baik dalam fase gugatan mau banding di pengadilan, meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara, putusan pengadilan pada tahun 2016 hanya hanya mampu diselesaikan sekitar 9.000 kasus, atau cuma naik sekitar dua persen.

"Kepastian hukum pajak pertambangan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara karena asumsi-asumsi usaha yang dijalankan pelaku pasar menjadi tepat dan terlaksana. Dengan begitu penerimaan negara dalam bentuk pajak akan lebih mudah dicapai," ujar David.

Selama ini, tambahnya dalam sengketa pajak yang diajukan perusahaan tambang di pengadilan pajak kerap ada keputusan yang memenangkan pemohon untuk dapat membayar 25 persen. Namun dalam kasus lain ada permohonan yang ditolak sehingga perusahaan tambang itu harus membayar pajak 30 persen. Menurutnya jika dalam aturan perpajakan terdapat banyak "grey area", maka hal itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam asumsi bisnis yang dibutuhkan dalam berinvestasi.

"Ketika asumsi bisnis dan realisasinya beda, maka investor kemungkinan mengalami kesulitan yang mengakibatkan rencana bisnisnya terganggu," ujar David. (ant)

Tag: Universitas Indonesia (UI), Pertambangan

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78