Diperiksa Penyidik KPK soal e-KTP, Sekjen DPR Banyak Katakan 'Tidak'

Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned mengaku ditanya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait risalah-risalah rapat antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dari 2010 sampai 2012.

"Tadi ditanyakan sesuai dengan tugas saya dan pada kesempatan tadi yang diminta adalah risalah-risalah rapat-rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri dari tahun 2010 sampai 2012," kata Djuned seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus KTP-e di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/5/2017).

KPK pada Senin memeriksa Achmad Djuned sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik/KTP-E) dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Kebetulan yang ditanyakan tadi apakah saya mengenal Andi Narogong saya katakan tidak, apakah mengenal Pak Irman? Saya katakan tidak, kemudian apakah mengenal Pak Sugiharto? Saya katakan tidak," tuturnya.

Ia pun mengaku tidak tahu-menahu soal pertemuan atau pun rapat-rapat di Komisi II dalam proses pengadaan paket penerapan KTP-e itu.

"Saya tidak tahu soal pertemuan-pertemuan bahkan rapat-rapat di Komisi II tidak mengikuti," kata Djuned. Djuned yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen menyatakan dirinya hanya mengurus masalah administrasi saja.

"Saya hanya masalah administrasi saja dan kemudian yang ditanyakan adalah masalah risalah dan sudah saya serahkan risalah rapat Komisi II dengan Kemendagri mulai 2010 sampai 2012," kata Djuned.

Dalam pemeriksaan tersebut, Djuned juga mengaku diminta keterangan oleh penyidik KPK soal tenaga ahli dari mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Markus Nari. (ant)