Survei: Masyarakat Indonesia Timur Melek Keuangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tingkat pemahaman atau melek produk dan jasa keuangan pada sebagain besar penduduk di kawasan Timur Indonesia cukup tinggi. Hasil Survei Akses dan Inklusi Keuangan (SOFIA) mengungkapkan 41% memiliki rekening bank dan 31% menggunakan jasa keuangan formal nonbank

Survei SOFIA tersebut dilakukan terhadap 20 ribu responden di empat provinsi di timur Indonesia, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Minister-Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Fleur Davies mengaku hasil survei tersebut cukup mengagetkan, sebab mayoritas masyarakat di kawasan itu sudah mengetahui layanan keuangan. Meskipun kurang dari setengah jumlah tersebut masih belum memiliki rekening bank sendiri.

?Jumlah siginifikan dari masyarakat yang aktif menggunakan layanan perbankan, masih menggunakan rekening bank milik keluarga ataupun temannya sendiri. Kami berharap hasil survei ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai inklusi keuangan secara nasional serta bagi institusi keuangan dalam mengembangkan produk yang disesuaikan untuk masyarakat miskin,? Kata Fleur di Jakarta (22/5/2017).

SOFIA juga mengindikasikan bahwa secara keseluruhan layanan keuangan semi-formal membatasi penetrasi dan memberikan kontribusi minimal pada tingkat inklusi keuangan. Termasuk di dalamnya produk yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam, dan skema kredit pemerintah yang tidak dilaksanakan melalui jalur sistem perbankan.

?Data yang dikumpulkan di dalam SOFIA menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk sektor keuangan. Hal ini memberikan informasi tangan pertama bagi bank untuk merancang potensi produk keuangan baru, yang memungkinkan masyarakat mengoptimalkan pelayanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan terjangkau,? ujar Head of Swiss Economic Cooperation Office (SECO) Kedutaan Besar Swiss di Jakarta, Martin Stottele.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan survei ini sangat dibutuhkan pemerintah. Hasil survei ini akan menjelaskan data yang akurat terkait dengan kondisi masyarakat saat ini, untuk meningkatkan angka inklusi keuangan di Indonesia.

Menurut Bambang, tanpa data dan informasi yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia, maka akan sulit untuk merancang pendekatan dan kebijakan yang tepat sasaran. Terlebih pemerintah telah menargetkan 75 persen masyarakat Indonesia menggunakan layanan perbankan pada 2019.

?Tetapi pemerintah juga sudah menyiapkan lima pilar pendukung, yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen," ujar Bambang.