Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Perpustakaan MPR Bahas Buku Mantan Pejabat BPK

Perpustakaan MPR Bahas Buku Mantan Pejabat BPK Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR mengapresiasi buku "BPK dalam Sistem Ketetatanegaraan" karya Baharudin Aritonang yang diulas di Perpustakaan MPR RI. Menurut Mahyudin, buku itu bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan pemahaman terhadap keberadaan badan tersebut, terutama kiprahnya sebagai lembaga audit keuangan dan kinerja lembaga negara.

"Tentunya buku yang ditulis oleh Baharudin Aritonang tidak diragukan isinya. Bukunya bagus dan saya mengapresiasinya buku yang kita bahas hari ini," kata Mahyudin di Perpustakaan MPR Kompleks Parlemen, Rabu (24/5/2017).

Menurutnya sebagai mantan anggota BPK, Baharudin tentunya sangat memahami semua persoalan dan semua proses badan itu dalam mengaudit keuangan lembaga negara. Politisi Partai Golkar ini menegaskan kalau buku ini merupakan penyempurnaan dari buku yang awalnya berjudul "Orang Batak Memandang BPK"?ditulis oleh penulis yang sama.

Sementara itu, anggota DPR?Al Muzzamil Yusuf pada kesempatan itu lebih banyak mengkritisi eksistensi BPK selama ini ketimbang membahas isi buku tersebut. Menurut Politisi PKS ini, buku yang ditulis Baharudin Aritonang dari penulisan mudah dimengerti dan sangat membantu secara sistimatika karena penulisnya punya pengalaman di BPK.

Anggota Komisi II DPR ini menyoroti kinerja BPK. Menurut konstitusi, badan itu memiliki dua tugas utama yakni audit keuangan dan audit kinerja lembaga negara. Namun pada praktiknya audit kinerja yang dilakukan BPK hanya 10 persen saja. Padahal audit dari kinerja lembaga negara tidak kalah penting dengan audit keuangan. Dan hasil audit baik keuangan dan kinerja lembaga negara, disampaikan BPK pada sidang paripurna DPR yang dilaksanakan pada bulan Agustus.

"Audit kinerja BPK dijadikan standar profesional dalam menilai lembaga negara. Dan kemudian dijadikan evaluasi. Namun audit kinerja lembaga negara tidak dilakukan BPK sepenuhnya dan ini menjadi penilaian juga buat KPK, terkait kinerjanya. Ini perlu menjadi catatan serius oleh BPK," ujar Al Muzzamil.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: