Filipina Terapkan Darurat Militer, Indonesia Harus Bersikap

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin meminta pemerintah mengantisipasi dampak kebijakan Filipina yang memberlakukan darurat militer di Kepulauan Mindanao karena peristiwa bom di Kampung Melayu, Rabu (24/5), diduga berkorelasi dengan kebijakan tersebut.

"Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia karena kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS makin terbatas," kata T.B. Hasanuddin di Jakarta, Kamis (25/5/2017).

Karena ruang gerak di Filipina terbatas, menurut dia, kelompok pendukung ISIS di Indonesia memunculkan eksistensinya dengan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa mereka ada juga di Indonesia. Selain itu, dia juga menilai kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia sehingga akan sangat mudah mendapatkan akses ke Indonesia.

"Indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada bulan April 2017," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakukan kelompok ISIS. Pertama, menurut Hasanuddin, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.

"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," katanya.

Langkah kedua, aparat intelijen harus aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS. Langkah ketiga, lanjut dia, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.

"Apabila intelijen menemukan ada indikasi-indikasi yang kuat, segera koordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan. Aparat keamanan lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak," katanya.

Langkah keempat, Presiden RI Joko Widodo harus segera menginstruksikan semua unsur intelijen untuk melakukan operasi intelijen khusus mengejar dan menangkap aktor-aktornya. (ant)