Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Filipina Stop Perundingan Perdamaian dengan Pemberontak

Filipina Stop Perundingan Perdamaian dengan Pemberontak Kredit Foto: Antara/Reuters/Romeo Ranoco
Warta Ekonomi, Manila -

Perunding perdamaian pemerintah Filipina membatalkan perundingan perdamaian dengan pemberontak pimpinan Maois di Belanda pada Sabtu (28/5/2017), sesudah Tentara Rakyat Baru (NPA) meningkatkan serangan di pedesaan.

Kedua pihak terlibat dalam pembicaraan perdamaian, yang ditengahi Norwegia untuk mengakhiri perang hampir lima dasawarsa, yang menewaskan lebih dari 40.000 orang.

Pada putaran terakhir pembicaraan dengan Kubu Demokratiik Bangsa, lengan politik NPA, penasihat presiden Jesus Dureza menyatakan pemerintah menunda perundingan karena pemberontak tidak membalas upaya perdamaian Presiden Rodrigo Duterte.

Dengan membaca pernyataan, Dureza mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan hanya bila ada "tanda jelas, yang memungkinkan lingkungan dapat mencapai perdamaian adil dan berkelanjutan di negeri itu melalui perundingan perdamaian".

Dureza menyatakan keputusan itu diambil saat pemimpin pemberontak memerintahkan gerilyawan "meningkatkan serangan" sesudah keadaan darurat diberlakukan pada Selasa malam di pulau selatan, sebagai tanggapan atas perebutan kota oleh gerilyawan kelompok keras Maute, yang tidak terhubung dengan NDF.

Itu adalah kedua kali pemerintah menghentikan pembicaraan perdamaian dengan pemberontak komunis atas serangan gerilya terhadap tentara dan usaha, seperti, pertambangan dan perkebunan.

Duterte sangat ingin mengadakan kesepakatan perdamaian dengan komunis tapi marah karena kelompok itu terus melakukan kekerasan. Ia menyatakan tuntutan mereka berlebihan dan ia sudah memberi konsesi.

Penangguhan tersebut muncul saat ketakutan tumbuh seiring dengan kemunculan radikalisme di wilayah Moro di Filipina selatan.

Perunding utama pemberontak, Luis Jalandoni, menyatakan tuntutan pemerintah untuk menghentikan serangan gerilya "konyol" dan "tidak dapat diterima" karena tentara menyerang masyarakat pedesaan tempat pemberontak itu berada.

"Tentara harus menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Itu tidak dapat kami terima," katanya kepada wartawan.

Dureza menyatakan Duterte berusaha keras menciptakan perdamaian dengan membebaskan lebih dari 20 pemimpin pemberontak dan memberlakukan gencatan senjata sepihak.

Ia menyatakan pemerintah terbuka untuk mengadakan "perundingan perdamaian daerah" karena pemimpin pemberontak, beberapa di antaranya tinggal di pengasingan di luar negeri, menyatakan kehilangan kendali atas gerilya di lapangan. (HYS/Ant)
?

Baca Juga: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: