Pembangunan Infrastruktur NTT Prioritaskan Aspek Konektivitas

Warta Ekonomi, Kupang -

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh mengatakan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan di daerah kepulauan ini lebih memprioritaskan pada aspek konektivitas untuk mempermudah interaksi ekonomi antardaerah.

"Aspek konektivitas menjadi sasaran utama dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat antardaerah," katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu (3/6/2017).

Menurut dia, sarana dan prasarana itu mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ia mengatakan pembangunan jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman dan nyaman, terutama dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2017 serta hari-hari besar keagamaan lainnya.

Andre menambahkan wilayah NTT sebagai provinsi kepulauan saat ini didukung infrastruktur transportasi yang cukup memadai, di antaranya ruas panjang jalan 16.010,15 Km, terdiri dari jalan negara 8,79 persen, jalan provinsi 10,85 persen dan jalan kabupaten 80,36 persen.

Sementara Pelabuhan laut/dermaga mini sebanyak 41 buah yang terdiri dari pelabuhan utama satu unit, pelabuhan pengumpul sembilan unit dan pelabuhan pengumpan 32 unit.

Sedangkan Bandar Udara sekitar 14 buah yang terdiri dari bandara pengumpul sekunder satu unit, bandara pengumpul tersier empat unit, dan pengumpan sembilan unit.

Demikian pula infrastruktur konektivitas untuk angkutan darat seperti terminal ada 20 buah yang terdiri dari, satu terminal tipe A, 15 terminal tipe B dan 4 terminal tipe C.

"Semua sarana transportasi ini bermuara pada aksesibilitas dan konektivitas penggunanya untuk mendukung kelancaran perjalan, komunikasi dan bahkan transaksi bisnis dan ekonomi, sehingga harus layak dan pantas digunakan," katanya.

Ia mengatakan kendatipun pembangunan infrastruktur di wilayah NTT masih minim, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT tetap optimis semuanya terselesaikan dalam kurun waktu lima sampai 10 tahun ke depan.

"Pada intinya, dukungan dana APBD dan APBN sangat dibutuhkan guna menuntaskan pembangunan infrastruktur tersebut. Dari sisi sumber daya manusia, kita sudah siap koq. Berapa pun dana yang digelontorkan pemerintah, kita siap mengerjakan," katanya. (Ant)