Legislator Kurang 'Sreg' Program Literasi Keuangan Masuk Kurikulum Sekolah

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Kardaya Warnika mengakui tidak setuju dengan program literasi keuangan yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Hal ini menanggapi keinginan Calon Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara yang berencana memasukkan program literasi keuangan ke dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.

"Sekolah kalau di Indonesia terlalu banyak materi yang intinya malah bikin dangkal. Kalau di luar negeri paling empat mata pelajaran seperti matematika, IPA, budaya, dan lainnya. Kalau (program literasi keuangan) dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah bapak mmbuat andil tidak baik bagi mereka/ pelajar," ujar Kardaya dalam uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Dewan Komisioner OJK di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Menurut dia, boleh saja program literasi keuangan masuk ke dalam jenjang pendidikan sekolah. Namun bukan berarti harus masuk ke dalam kurikulum. Kardaya menyarankan, lebih baik program literasi keuangan diajarkan saja dalam program ekstrakurikuler sekolah.

"Soalnya bukan cuma literasi keuangan yang mau masuk, ada pencak silat juga ingin dimasuki kurikulum. Lama-lama mereka mempelajari apa yang belum dipelajari," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Tirta dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut mengatakan bahwa literasi keuangan masuk ke kurikulum sekolah agar masyarakat bisa teredukasi sejak dini dalam mengenal industri jasa keuangan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengerti produk jasa keuangan dan tidak terkecoh dengan investasi bodong.

"Ini harus segera dilakukan. Edukasi sejak dini itu penting terkait dengan industri keuangan, sehingga mereka bisa paham lebih dini," ucap Tirta.