Tirta Tawarkan ASKI Tekankan Integrasi Pengawasan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara berencana membuat Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) sebagai rancang bangun industri keuangan secara menyeluruh.

Hal itu akan dilakukannya jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Tirta baru saja menyelesaikan uji Kepatutan dan Kelayakan dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Menurutnya ASKI sebelumnya sempat dirancang, namun tertunda karena adanya masa transisi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK. Padahal kehadian ASKI penting untuk dilanjutkan guna mengintegrasikan pengawasan sektor jasa keuangan.

"Pembagian wilayah sektor keuangan masih membingungkan, belum adanya design yang terintegrasi secara menyeluruh," kata dia.

Dirinya menambahkan, fokus utama lembaga ini akan diselaraskan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pertama, kata dia, ASKI akan menyeleraskan beberapa cetak biru yang ada antara lain perbankan syariah, sistem pembayaran nasional, pasar modal, dana pensiun, dan sebagainya.

"ASKI menjawab pertanyaan bagaimana struktur industri keuangan Indonesia dalam jangka panjang. Dengan ASKI bisa menghindarkan pemborosan dalam anggaran, mensinergikan aspek-aspek kelembagaan. Dengan ASKI konsumen bisa ikut serta dalam industri keuangan, dengan adanya edukasi," jelas dia.

Selain itu, ASKI akan menyempurnakan regulasi sektor keuangan secara terpadu. Hal ini akan memberikan iklim kondusif bagi pelaku usaha dan mendorong efisiensi agar bisa bersaing pada pasar global. Kemudian juga menentukan arah industri keuangan ke depan.

"Kami lihat penting (ASKI) untuk dilanjutkan misalnya apakah pembiayaan kita masih bergantung sama perbankan yang kondisinya 80-85%. Ini mestinya dirancang dalam ASKI. Termasuk apakah kita masih tergantung dengan bank asing, itu bisa dirancang di dalam arsitektur tersebut," jelas Tirta.

Selain itu, manfaat lainnya ASKI bagi otoritas adalah menghindari pemborosan atas pekerjaan yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara beberapa otoritas, yang masing-masing ingin membangun kapasitas dan kapabilitasnya.?

"Pada akhirnya pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan Indonesia baik perbankan, industri keuangan non bank, serta pasar modal akan memberikan edukasian perlindungan konsumen, sehingga akan menciptakan industri keuangan yang sehat," pungkasnya.