Begini Maksud Jokowi Genjot Pembangunan Infrastruktur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kendala yang menghambat peningkatan kemudahan berusaha atau "ease of doing business" di Indonesia yaitu birokrasi yang lamban, keterbatasan infrastruktur dan energi listrik.

"Birokrasi kita harus mau berubah sehingga perlu persiapan untuk mengubah budaya birokrasi kita untuk bisa melayani dengan secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Menurut Jokowi, urusan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat diberikan secepat-cepatnya. "Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, pemerintah yang cepat akan mengalahkan pemerintah yang lambat. Kalau itu tidak jadi pegangan kita, ya ditinggal kita," kata Jokowi.

Terkait infrastruktur, Presiden mengatakan kalau infrastruktur tidak baik bagaimana rakyat bisa menjual hasil bumi atau komoditas yang dihasilkan. Kepala Negara mencontohkan kendala infrastrtur di Halmahera Tengah karena keterbatasan pelabuhan.

Jokowi menyebutkan sebelum ada pengembangan Pelabuhan di daerah itu, hanya kapal-kapal kecil yang bisa masuk ke daerah itu. Lebih parah lagi ketika musim ombak besar, tidak ada kapal yang masuk ke sana.

"Kemarin kita resmikan Pelabuhan Tapaleo. Setelah ada pelabuhan itu, meskipun juga bukan pelabuhan besar, kapal berukuran sedang bisa masuk dan datang secara rutin sehingga bisa dipastikan setiap dua minggu datang," katanya.

Ia berharap setelah bisa dua minggu sekali kapal datang, nantinya berkembang menjadi setiap seminggu sekali. "Artinya sembako, kebutuhan pokok, semen bisa masuk ke sana. Di sisi lain hasil bumi yang ada di situ yang dulu sulit dijual, sekarang pedagang datang ke situ karena sudah ada kapal yang rutin. Lada bisa dijual, juga cengkih," katanya.

Ia menjelaskan dampak seperti itulah yang ingin dihasilkan dengan adanya pembangunan infrastruktur. Sementara terkait energi listrik, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain.

"Harus dikejar agar energi listrik ini siap betul, sehingga kalau ada orang mau buka industri, mengembangkan pariwisata, tenaga listrik tersedia," katanya. (Ant)