Portal Berita Ekonomi Selasa, 27 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 18:11 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga membagikan tips kepada pemudik agar arus balik terasa nyaman.
  • 18:05 WIB. ESDM - Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan data subsidi listrik buatan manusia sehingga ada cacat.
  • 17:55 WIB. Libur Lebaran - H+2 jalur Puncak-Cianjur macet hingga belasan km.
  • 17:52 WIB. Asman Abnur - Menteri PAN-RB Asman Abnur setujui ubah tunjangan kinerja pegawai pajak.
  • 17:47 WIB. Menpar - Menteri Pariwisata Arief Yahya, ancam pengusaha hotel untuk menaikan tarif 10 kali lipat.
  • 17:32 WIB. Sulteng : Pertumbuhan ekonomi sulawesi tengah tumbuh 3,91 % di awal 2017.
  • 17:30 WIB. Padang - Pemkot Padang memberi kesempatan kepada perantau untuk berinvestasi.
  • 17:20 WIB. Manchester - Juventus tegaskan tidak akan menjual Bonucci ke Manchester City.
  • 17:08 WIB. zGold - Razer tunjuk MOL sebagai distributor utama untuk mata uang virtual Razer, zGold di wilayah Asia Pasifik.
  • 17:07 WIB. Spanyol - Media Spanyol ungkap cara Messi gelapkan pajak melalui badan amal miliknya.
  • 17:04 WIB. NBA - Russel Westbrook dari Oklahoma City Thunder menjadi pemain terbaik NBA musim 2016-2017.
  • 16:12 WIB. Provider - Telkomsel alami lonjakan penggunaan data hingga 6000 TB saat hari raya Idul Fitri.
  • 16:06 WIB. Gadget - Google akan merilis Pixel 2 pada kuartal ketiga tahun ini.
  • 15:56 WIB. Gadget - Lenovo Tab 4 Series terbaru mulai rambah pasaran Amerika Serikat.
  • 14:57 WIB. Peru - Pria AS meninggal dunia di jurang pegunungan Apu Picol, Peru.

Gapki Cabut Judicial Review 4 Pasal dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan

Foto Berita Gapki Cabut Judicial Review 4 Pasal dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akhirnya secara resmi mencabut permohonan gugatan peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Penasehat Hukum Gapki Refly Harun mengatakan pencabutan permohonan JR ini karena pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa yang ada dalam pasal-pasal yang diajukan dalam JR tersebut, yaitu pasal 69, 88, 99 dalam UU 32/ 2009 dan pasal 49 dalam UU 41/ 1999.

"Gapki akan mengajak semua pihak untuk duduk bersama, melakukan konsultasi dan dialog intensif, termasuk di dalamnya ada tenaga ahli, pemerintah, dan para pelaku bisnis," ungkap Refly usai sidang di MK, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Refly mengatakan dirinya selaku kuasa hukum pemohon telah berdiskusi panjang hingga akhirnya mencabut gugatan JR ke MK tersebut.

"Namun, kami juga berpendapat bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi itu perlu diharmonisasikan karena sangat luas penafsirannya," kata Refly.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan Gapki berkomitmen untuk selalu melakukan tata kelola perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terkait kebakaran lahan, Gapki selalu meminta kepada anggota untuk melakukan pencegahan dan antisipasi kebakaran terutama ketika memasuki musim kemarau.

"Seluruh perusahaan kelapa sawit anggota Gapki telah menerapkan zero burning policy (pembukaan lahan tanpa bakar). Melalui penerapan zero burning policy, perusahaan berkomitmen untuk tidak sama sekali membenarkan adanya aktivitas pembakaran lahan di perkebunan," ujarnya.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh anggota Gapki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Mulai dari membentuk masyarakat peduli api hingga melakukan patroli siaga tim tanggap darurat peduli api yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat sipil. Hingga akhir tahun 2016 lalu, para anggota Gapki telah membentuk sedikitnya 350 Desa Peduli Api.

"Alhasil, hingga saat ini perusahaan telah berhasil menekan angka kebakaran secara drastis," kata Joko Supriyono.

Joko Supriyono mengatakan terkait JR yang kini telah dicabut tersebut, awalnya JR diajukan untuk mencari keadilan terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam terjadinya kebakaran lahan dan hutan, bukan bermaksud untuk mencabut keempat pasal dalam dua UU tersebut.

Karena selama ini, misalnya dengan prinsip strict liability seperti diatur dalam pasal 88 UU 32/2009, dalam setiap terjadinya kebakaran, korporasi menjadi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Sebab, tergugat bisa dinyatakan bersalah oleh penggugat tanpa mengetahui apakah tergugat benar-benar melakukan kesalahan.

Hanya dengan membuktikan bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh tergugat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tanpa mengetahui siapa yang melakukan pencemaran maupun kerusakan lingkungan tersebut.

Kata Joko Supriyono, setelah Gapki mempelajari lebih mendalam bersama para ahli terutama untuk pasal 88 UU 32/2009, pihaknya akan mengusulkan baik kepada pemerintah maupun DPR untuk memperbaiki pasal tersebut sehingga lebih berkeadilan.

"Jadi yang paling tepat adalah kita membuktikan dan memberikan hukuman bagi para pelaku penyebab karhutla. Termasuk dalam hal ini, jika korporasi terbukti bersalah maka secara gentle mereka harus siap untuk memberikan pertanggung jawaban di hadapan hukum," pungkas Joko.

Tag: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, Refly Harun

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading