Portal Berita Ekonomi Kamis, 29 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 17:19 WIB. Ketapang - Total pengguna jasa penyeberangan feri di Pelabuhan Ketapang tercatat 331.668 orang sampai dengan H+2.
  • 17:19 WIB. KAI - Jumlah penumpang kereta api di Daop 8 Surabaya meningkat 6% selama libur lebaran 2017.
  • 17:18 WIB. Ragunan - Presiden Jokowi mengakui hewan primata di Kebun Binatang Ragunan tampil ceria.
  • 17:17 WIB. Ancol - Pengunjung pusat rekreasi Ancol mencapai rata-rata seratus ribu orang per hari selama libur lebaran 2017.
  • 17:16 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya Sumadi mengimbau operator truk angkutan barang mulai beroperasi pada Senin (3/7).
  • 15:51 WIB. Arcandra Tahar - Wakil Menteri  ESDM Arcandra Tahar Setelah Libur Lebaran, Kerja Harus Lebih Semangat Lagi.
  • 15:29 WIB. Energi - Pengembangan Energi Terbarukan Tergantung Komitmen Politik
  • 15:20 WIB. Libur Lebaran - Presiden Jokowi dan keluarga liburan ke Ragunan.
  • 15:18 WIB. Libur Lebaran - H+3 libur lebaran kebun Raya Bogor tembus 23.985 pengunjung.
  • 15:05 WIB. Libur Lebaran - H+3 lebaran tercatat 101.560 kendaraan lewati tol Cikampek.
  • 15:03 WIB. Arus Balik - Arus balik mudik di Tol Cipali naik 59%.
  • 14:44 WIB. Gadget - Vertu rilis ponsel mewah bernama Cobra.
  • 14:40 WIB. Uber - Uber luncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna meminta dan membayar tumpangan atas nama orang lain

Pemerintah Terbitkan Revisi Peraturan Turunan Perppu 1/2017

Foto Berita Pemerintah Terbitkan Revisi Peraturan Turunan Perppu 1/2017
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017, untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.

Hal itu dilakukan untuk kepentingan perpajakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017.

Salinan PMK tersebut yang diterima di Jakarta, Kamis (15/6/2017), menyatakan jumlah saldo atau rekening yang wajib dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah paling sedikit Rp1 miliar atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Rekening keuangan yang dimaksud dimiliki oleh WNI yang bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka perjanjian internasional dan entitas yang berkedudukan di Indonesia.

Ketentuan ini berlaku bagi LJK di sektor perbankan, sektor perasuransian dan entitas lain pada sektor perkoperasian. Untuk LJK pada sektor pasar modal serta entitas lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi tidak terdapat batasan saldo atau nilai rekening keuangan yang harus dilaporkan.

Sebelumnya dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2017, jumlah minimum saldo atau rekening yang wajib dilaporkan oleh LJK adalah paling sedikit Rp200 juta. Namun peraturan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemerintah kemudian memutuskan untuk merevisi batas minimum dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar setelah memerhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Dengan adanya batas saldo minimum ditetapkan pemerintah Indonesia sebesar Rp1 miliar, MAKA berarti jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening di perbankan saat ini.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi peraturan mengenai batas minimum nilai saldo rekening keuangan wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada Ditjen Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar, untuk tujuan yang lebih baik.

"Saya tidak akan segan mengoreksi kalau 'policy'-nya harus dikoreksi untuk tujuan yang lebih baik," kata Sri Mulyani, dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat (9/6).

Sri Mulyani mengatakan perubahan peraturan ini dilakukan sebagai reaksi dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil lebih mencerminkan keadilan dan menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Kalau alasannya 'legitimate', kami tidak pura-pura tidak mendengar dan pura-pura tidak tahu realitas di masyarakat. Kami terus memperhatikan suara rakyat meski harus melakukan hal-hal yang tidak populer yakni memungut pajak," katanya.

Peraturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketentuan hukum ini diperlukan karena Indonesia akan menghadapi era keterbukaan informasi keuangan untuk keperluan kerja sama perpajakan internasional (AEOI) yang siap diikuti oleh 140 negara di dunia.

Menurut OECD Common Reporting Standards (CRS), seluruh rekening, milik orang pribadi maupun perusahaan, harus dilaporkan berapa pun nilai saldonya, dalam implementasi pertukaran data secara otomatis bagi kepentingan perpajakan.

Khusus untuk rekening yang dimiliki perusahaan dibuka sebelum 1 Juli 2017, wajib dilaporkan hanya rekening bernilai lebih dari 250 ribu dolar AS (sekitar Rp3,3 miliar) pada 30 Juni 2017. Bagi orang pribadi tidak ada batasan minimum nilai rekening yang harus dilaporkan. (Ant)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati, Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10