Pemprov Sulut Bidik Pendapatan Daerah Rp3,57 Triliun

Warta Ekonomi, Manado -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan pendapatan daerah di tahun 2018 sebesar Rp3,57 triliun, kata Gubernur Olly Dondokambey, Senin (26/6/2017).

"Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp1,09 triliun, dana perimbangan ditargetkan Rp2,42 triliun dan lain- lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50,83 miliar," kata Gubernur Olly Dondokambey di Manado.

Total belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp2,27 triliun dan belanja langsung Rp1,26 triliun untuk pos belanja pegawai, barang dan jasa serta modal.

"Kami berharap pengelolaan keuangan yang optimal mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian melalui percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur berwawasan lingkungan menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing," harapnya.

Pada tahun anggaran 2016 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2,91 triliun dan terealisasi sebesar Rp2,88 triliun atau 99,12 persen, sementara belanja daerah dianggarkan Rp2,98 triliun dan terealisasi sebesar Rp2,80 triliun atau 93,80 persen.

Sementara penerimaan pembiayaaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran yang dianggarkan sebesar Rp100,58 miliar teralisasi 100 persen, jelas Gubernur Olly Dondokambey.

Pos pengeluaran pembiayaan daerah yang berasal dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan sebesar Rp25 miliar teralisasi 100 persen, katanya.

Gubernur Olly Dondokambey menambahkan, realisasi komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 ini dilaksanakan dalam berbagai program kerja berlandaskan tertib administrasi dan disiplin yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

"Imbasnya adalah memacu gerak pembangunan daerah signifikan yang tercermin dalam berbagai capaian indikator makro pembangunan daerah," ujarnya.

Gubernur Olly Dondokambey mengakui, aktualisasi APBD tahun anggaran 2016 belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh aspirasi dan keinginan segenap komponen masyarakat sehingga pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan proses pembangunan daerah ke depan termasuk melalui optimalisasi penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2018 yang saat ini telah diagendakan.

Dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun 2018, pemerintah provinsi mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 6,5-6-7 persen dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai lebih dari Rp123,5 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp41 juta.

Sementara inflasi tahun 2018 diharapkan berada pada kisaran 3,0-4,5 persen dengan tingkat kemiskinan diharapkan mengalami penurunan menjadi 7,7-7,9 persen.

Selanjutnya, pengangguran ditekan hingga angka 6,0 persen dengan indeks pembangunan manusia ditargetkan mencapai 71,35 persen. (Ant)