BI Kaltim Catat Nilai Kredit Hingga Mei Capai Rp99,79 Triliun

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mencatat nilai kredit bank umum di daerah itu untuk periode Januari-Mei 2017 mencapai Rp99,79 triliun, baik untuk modal kerja, investasi maupun untuk konsumsi.

"Jenis penggunaan kredit sebesar itu adalah untuk modal kerja senilai Rp32,38 triliun, untuk investasi Rp44,59 triliun dan untuk konsumsi sebesar Rp22,81 triliun," ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim Muhammad Nur di Samarinda, Senin (10/7/2017).?

Nilai pembiayaan dari perbankan selama 2017 diperkirakan lebih tinggi ketimbang kredit dari perbankan sepanjang tahun 2016 yang senilai Rp100,2 triliun, karena yang terjadi di tahun 2017 baru Mei, sehingga di akhir 2017 akan lebih besar.

Kegiatan ekonomi hingga Mei yang memanfaatkan jasa bank sebesar itu terjadi pada 18 jenis kegiatan, yakni untuk pertanian dengan nilai Rp20,47 triliun, mengalami peningkatan ketimbang hingga akhir 2016 yang senilai Rp17,96 triliun.

Pembiayaan untuk pertanian menempati jumlah kredit terbanyak dengan kontribusi mencapai 20,52 persen ketimbang jenis kegiatan ekonomi lainnya.

Kemudian untuk kegiatan perikanan senilai Rp109 miliar dengan andil 0,11 persen, sektor pertambangan dengan nilai kredit Rp8,36 triliun dengan andil 8,38 persen dari total kredit yang dikeluarkan bank yang senilai Rp99,79 triliun tersebut.

Kemudian industri pengolahan dengan memanfaatkan pembiayaan perbankan senilai Rp12,4 triliun dengan andil 12,43 persen, listrik, gas, dan air senilai Rp2,52 triliun dengan andil 2,53 persen, sektor konstruksi memanfaatkan kredit sebesar Rp4,54 triliun dengan andil 4,55 persen.

Berikutnya sektor perdagangan hingga Mei memanfaatkan kredit senilai Rp13,87 triliun dengan andil 13,91 persen, akomodasi dan makan minum senilai Rp1,98 triliun dengan andil 1,99 persen, sektor transportasi dan komunikasi senilai Rp5,56 triliun dengan andil 5,57 persen, perantara keuangan Rp649 miliar dengan andil 0,65 persen, sektor real estate dan jasa perusahaan Rp4,84 triliun dengan andil 4,85 persen.

"Kemudian administrasi pemerintahan dengan pembiayaan Rp6 miliar, jasa pendidikan Rp82 miliar, jasa kesehatan dan sosial Rp127 miliar, jasa kemasyarakatan Rp1,36 triliun, jasa perorangan Rp48 miliar, kegiatan yang belum terdata Rp22 miliar, dan untuk biaya rumah tangga memanfaatkan kredit Rp22,81 triliun," ujar Muhammad Nur. (Ant)