Luhut Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan dengan kebijakan diversifikasi sumber daya daerah.

"Dari pertemuan ini, kami akan segera ada 'concern' (perhatian) mengenai pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kalimantan ini, di antaranya mengenai tata ruang Kalimantan Tengah (Kalteng), misalnya kami akan segera rapat minggu depan memanggil instansi terkait apa masalahnya," kata Luhut dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (14/7/2017)

Selain masalah tata ruang di Kalteng, Luhut menyampaikan ada pula beberapa potensi jalan yang perlu di selesaikan di kabupaten atau sekitar Kaliimantan Timur (Kaltim) dan pasokan listrik di Kalimantan Tenggara (Kaltara).?Mantan Menko Polhukam itu mengatakan Kaltara memiliki potensi listrik hingga 9.000 MW yang memancing minat dua kelompok pengusaha Tiongkok untuk berinvestasi.

"Salah satunya yang sudah ada 'success story' (kisah sukses) yaitu di Morowali, dan itu terintegrasi. Kalau semua terintegrasi, itu angkanya sangat besar, dan kalau itu terjadi, maka isu mengenai Kaltara akan segera terselesaikan, karena itu mengenai kerja yang besar seperti di Morowali," ungkapnya.

Luhut meyakini pengembangan Kaltara akan menjadikan provinsi baru tersebut sebagai sentra ekonomi karena memiliki pasokan listrik serta industri smelter.?Ada pun terkait kelapa sawit, pemerintah tengah mengkaji opsi untuk mengekspot satu material atau hanya satu produk turunan.

"Kita akan melihat berapa turunan ke bawah, sehingga nilai tambah daerah itu lebih banyak. Kemudian kita tindak lanjuti segera menyangkut pelabuhannya, lapangan terbangnya. Jadi semua sekarang program itu dilakukan terintegrasi," tambahnya.?Luhut menegaskan dukungannya untuk mendorong pembangunan ekonomi Kalimantan. Meski tidak semudah membalik telapak tangan, ia meyakini pembangunan di pulau tersebut, khususnya di Kaltara dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 1,5 tahun.

"Kita lihat pembangunan di Kaltara itu akan membutuhkan sekitar 1,5 tahun dan saya lihat itu akan jadi. Saya yakin itu jadi. Karena 'return' investor Indonesia dan proses pengambilan keputusan Indonesia transparan, pasti mereka senang investor di sini sehingga semua dapat cepat diselesaikan," pungkasnya. (ant)