Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 17:41 WIB. Pilpres - Prabowo belum kasih sinyal maju Pilpres 2019.
  • 17:40 WIB. Pilgub Jabar - PDIP akan umumkan calon Pilkada Jabar bulan Agustus.
  • 16:16 WIB. Pilkada Sulsel - Golkar terus persiapkan Pilgub Sulsel meski Setya Novanto tersangka.
  • 16:14 WIB. Pilkada Jabar - Megawati minta kader serius menangi Pilkada Jabar.
  • 16:14 WIB. Pilkada Jateng - Sudirman Said mengaku siap maju Pilkada Jateng.
  • 16:02 WIB. Muamalat - Bank Muamalat menyerahkan bantuan pendidikan dan beasiswa Rp600 juta kepada Pesantren An Nawawi Tanara.
  • 16:01 WIB. Pegadaian - Pegadaian kembali menggelar Program Kemilau Emas dengan membagi-bagi hadiah mewah.
  • 15:59 WIB. IMF - IMF memperkirakan perekonomian Arab Saudi akan macet tahun ini dengan angka pertumbuhan mendekati nol.
  • 15:58 WIB. Vivo - Vivo Smartphone meluncurkan produk Smartphone Vivo V5s Matte Black Al Phone.
  • 15:58 WIB. LinkedIn - LinkedIn merilis hasil survei tentang Perkerjaan Impian Masa Kecil.
  • 14:45 WIB. London - Chelsea setuju untuk melepas Nemanja Matic ke Manchester United.

DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir!

Foto Berita DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir!
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menilai pemerintah belum membuat aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi berbasis elektronik termasuk Telegram. Hal itulah yang menyebabkan pemblokiran kerap memunculkan kegaduhan dari pada penyelesaian tuntas.

"Pemerintah katanya akan bertindak tegas kepada Google, Facebook dan Twitter yang mangkir bayar pajak, tapi hingga saat ini belum ada perangkat untuk memaksa. Termasuk dalam hal ini isu pemblokiran terhadap Telegram yang dianggap tidak membuat filter terhadap konten berbau radikalisme," Katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Lanjutnya, Sukamta memaparkan, Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2a), (2b) dan (6), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) tersebut diamanatkan pemerintah agar membuat peraturan pemerintah (PP). 

“Saya kira, tanpa aturan yang jelas, secara teknis, pasti akan timbul masalah. Apalagi, cara kerja pemblokiran belum ada pedoman yang jelas dan baku. Ini bisa mengancam kehidupan berdemokrasi di negeri kita,” kata Sukamta.

Selain itu menurut Sukamta isu pemblokiran situs jejaring asing ini mestinya menjadi momentum untuk mengembangkan industri TI nasional. "Ini penting dilakukan supaya kita tidak bergantung kepada aplikasi asing, seperti China yang punya aturan ketat tetapi di sisi yang lain mendorong industri TI maju pesat," jelas Sukamta.

Sebelumnya, Kemkominfo pada Jumat (14/7) telah mengimbau Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram yang semula dapat diakses melalui PC.

Tag: Sukamta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Telegram

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78