Portal Berita Ekonomi Senin, 24 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:16 WIB. Libya - Penjaga pantai Libya selamatkan migran yang berjumlah 300 orang.
  • 22:15 WIB. Israel - Pihak Israel serang wilayah Gaza pascapenembakan rudal ke perbatasan.
  • 22:12 WIB. Jepang - Otoritas Jepang buat sebuah gerakan "Teleworking" jelang Olimpiade 2020.
  • 22:10 WIB. Turki - Presiden Turki, Tayyip Erdogan, kunjungi negara-egara Teluk guna redakan krisis yang sedang berlangsung
  • 22:07 WIB. Al-Aqsa - Situasi di Al-Aqsa terus memanas, Liga Arab berikan peringatan kepada Israel.
  • 22:06 WIB. Israel - Mantan Menlu Israel, Tzipi Livni, berkata bahwa Israel berada di ambang pertempuran dengan dunia Muslim.
  • 22:05 WIB. Iran - Pihak berwenang Teheran bantah otoritas Kuwait mengusir duta besar Iran dari Kuwait City.
  • 22:02 WIB. Donald Trump - Menantu Donald Trump, Jared Kushner, bantah telah berkolusi dengan pihak Rusia.
  • 22:01 WIB. Rodrigo Duterte - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, abaikan kritik dan bersumpah perang narkoba jalan terus.
  • 21:59 WIB. Palestina - Iran kirim tim medis dan obat-obatan untuk bantu Palestina akibat bentrok yang terjadi dengan militer Israel.
  • 21:57 WIB. Rusia - Rusia menolak resolusi baru DK PBB terkait dengan Korut.
  • 08:04 WIB. Transportasi - Menhub tinjau proyek pembangunan Stasiun Manggarai.

KPPU Akui Masih Terkendala SDM untuk Tambah Kantor Perwakilan

Foto Berita KPPU Akui Masih Terkendala SDM untuk Tambah Kantor Perwakilan
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Memasuki usia ke-17 tahun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempertimbangkan penambahan kantor perwakilan. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memberangus praktik kartel atau mafia dalam dunia usaha. Namun, asa tersebut tidak mudah untuk direalisasikan dalam waktu dekat. KPPU terkendala terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berintegritas. 
 
Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, mengakui tidak mudah untuk mendapatkan SDM yang memiliki kecerdasan dan berintegritas. Pihaknya tidak mau buru-buru menambah kantor perwakilan jika nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain kemampuan anggaran, kata dia, harus disiapkan SDM yang kredibel dan terpercaya. Terlebih, bertugas di KPPU penuh dengan ancaman dan godaan dari pelaku usaha.
 
"Di usianya yang ke-17 tahun, KPPU berupaya mempertahankan citra sebagai lembaga yang kredibel. Itu artinya KPPU harus diisi oleh orang-orang terbaik dan berintegritas. Soal penambahan kantor perwakilan, ya memang sulit untuk membentuk KPPU dengan kualitas yang sama pada semua lini," kata Syarkawi, saat berbincang dengan Warta Ekonomi pada Forum Jurnalis Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar, belum lama ini.
 
Berdasarkan data KPPU, kantor perwakilan dari lembaga anti-persaingan usaha tersebut hanya tersebar di lima kota. Rinciannya yakni di Makassar, Surabaya, Medan, Balikpapan dan Batam. Struktur kelembagaan KPPU juga belum terlalu kuat di tingkat pusat yang hanya bewujud sekretariat, bukannya sekretariat jenderal. Situasi tersebut membuat ruang gerak KPPU masih cukup terbatas lantaran masih berada di bawah Kementerian Perdagangan. 
 
Menurut Syarkawi, penambahan kantor perwakilan KPPU perlu pertimbangan matang. Toh, di luar negeri, rata-rata lembaga anti-persaingan usaha tidak membuka kantor cabang secara massif di daerah. Kebijakan itu bertujuan agar pengawasannya lebih terfokus ditambah sulitnya mendapatkan SDM terpercaya. "Di Jerman misalnya untuk pengadilan keberatan dari lembaga anti-persaingan usahanya tersentral di satu daerah. Hanya ada pengadilan tunggal."
 
Terlepas dari itu semua, Syarkawi mengaku kemungkinan penambahan kantor perwakilan tetap terbuka. Musababnya, bisnis semakin bergerak cepat diiringi potensi praktik persaingan yang tidak sehat. Bos KPPU tersebut menyebut sebenarnya pihaknya mempertimbangkan untuk membuka kantor cabang di beberapa daerah. Salah satunya Semarang, Jateng, yang disebutnya memiliki pertumbuhan UKM yang sangat tinggi.
 
"Kami memang sedang mempertimbangkan buka kantor perwakilan di Semarang. Itu karena jumlah UKM-nya sangat besar sehingga keberadaan lembaga anti-persaingan usaha sangat diperlukan," ucap alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut.
 
Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memaparkan KPPU mutlak diisi oleh SDM berintegritas. Masalahnya, sulit untuk mendapatkan orang pintar yang berintegritas dalam jumlah besar di Indonesia. "Itu penyakit di Indonesia. Ibaratnya orang KPPU itu separuh kakinya di neraka dan separuhnya lagi di surga. Makanya kalau mau baik, yang masuk di KPPU haruslah orang berintegritas," ujar dia.
 
Menurut Zainal, kebutuhan adanya kantor perwakilan KPPU, khususnya di kota besar cukup mendesak. Tapi, lagi-lagi tidak baik memaksakan pembukaan kantor cabang bila tidak dibarengi oleh SDM berintegritas. Dianjurkannya menerapkan sistem zonasi. Ia juga mengingatkan jangan nasib KPPU seperti pengadilan tipikor yang mulai kehilangan kepercayaan publik. Diketahui banyak pengadilan tipikor karena tidak didukung SDM berintegritas tertimpa masalah, seperti kasus suap hakim.

Tag: Muhammad Syarkawi Rauf, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.79 3,533.49
British Pound GBP 1.00 17,416.52 17,234.23
China Yuan CNY 1.00 1,985.76 1,965.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,597.70 10,490.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.72 1,697.52
Dolar Singapura SGD 1.00 9,823.87 9,721.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,620.12 15,462.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.11 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,058.37 11,934.44

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5801.587 36.163 558
2 Agriculture 1784.002 -9.080 18
3 Mining 1462.407 -4.430 44
4 Basic Industry and Chemicals 620.274 2.215 67
5 Miscellanous Industry 1402.399 3.878 41
6 Consumer Goods 2505.838 16.677 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.250 0.155 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1190.421 16.374 60
9 Finance 954.964 9.294 89
10 Trade & Service 919.097 0.899 129
No Code Prev Close Change %
1 MABA 1,515 1,890 375 24.75
2 UNIT 220 270 50 22.73
3 MARK 402 448 46 11.44
4 CNTX 650 720 70 10.77
5 MIDI 930 1,020 90 9.68
6 CANI 464 505 41 8.84
7 SDRA 815 885 70 8.59
8 FIRE 1,440 1,560 120 8.33
9 PALM 370 400 30 8.11
10 BIMA 83 89 6 7.23
No Code Prev Close Change %
1 VINS 204 175 -29 -14.22
2 ASJT 640 550 -90 -14.06
3 ARTO 197 170 -27 -13.71
4 JAWA 226 202 -24 -10.62
5 HERO 1,200 1,085 -115 -9.58
6 KMTR 595 540 -55 -9.24
7 HDFA 260 238 -22 -8.46
8 BIPP 100 92 -8 -8.00
9 SKBM 570 525 -45 -7.89
10 KIAS 114 105 -9 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 358 362 4 1.12
2 AISA 1,205 1,255 50 4.15
3 LMPI 154 157 3 1.95
4 TLKM 4,560 4,650 90 1.97
5 HOKI 414 384 -30 -7.25
6 DOID 830 770 -60 -7.23
7 WSBP 430 442 12 2.79
8 PBRX 525 510 -15 -2.86
9 ASII 8,200 8,225 25 0.30
10 INDY 910 840 -70 -7.69