Hanura Setuju Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan saat ini sikap fraksi di DPR terkait Perppu Ormas anti Pancasila tidak satu sauara. Politikus Partai Hanura itu menyatakan tidak semua fraksi di DPR menolak penerbitan Perppu No Tahun 2017 tersebut.

Kata Dadang, Hanura mendukung langkah pemerintah atas penerbitan Perppu tersebut. Dia beralasan Perppu ini tidak berpotensi menimbulkan otoritarianisme atau kesewenang-wenangan oleh pemerintah.

"Sistem demokrasi tak dimungkinkan otoritarianisme berkembang. Toh, masyarakat yang menolak silakan gugat ke MK, dan masih akan diproses di DPR RI," kata Dadang dalam di sesi diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/7/2017).

Dia pun menyarankan jika ada pihak yang tidak sepakat terkait penerbitan Perppu itu, maka bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, dia berujar sejauh ini DPR masih akan membahas Perppu itu pada masa sidang mendatang setelah reses, sehingga komunikasi akan dilakukan antar fraksi.

"Jadi, Perppu ini untuk kedaulatan negara,? pungkasnya.