Pansus KPK: Kami Tetap Jalan Meskipun Fraksi Lain Keluar Satu-satu

Wakil Ketua Pantia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK Masinton Pasaribu menegaskan kinerja Pansus tidak terpengaruh pascaPAN yang berencana menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket.

"Kami tetap berjalan (meskipun fraksi keluar satu per-satu)," kata Masinton di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Dia mengatakan Pansus merupakan instrumen yang menjalankan keputusan Paripurna DPR karena dalam Paripurna itu disepakati adanya pembentuk Pansus Angket KPK.

Masinton menegaskan meskipun Gerindra telah menarik diri, PAN berencana mundur, lalu PKS, Demokrat dan PKB tidak mengirimkan wakilnya ke Pansus, hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja pansus.

"Pansus itu instrumen yang mengerjakan putusan paripurna saja. Semuanya kan juga setuju," ujarnya.

Anggota Pansus Angket KPK Muhammad Misbakhun enggan berkomentari mengenai sikap PAN yang berencana menarik diri tersebut.

Namun dia menegaskan Pansus Angket KPK telah memenuhi syarat sehingga siapa pun yang keluar maka tidak akan mempengaruhi kinerja Pansus.

"Sebagai alat kelengkapan dewan tidak tetap, pansus hak angket itu pada saat pembentukannya sudah memenuhi syarat," katanya.

Misbakhun membantah Pansus Angket KPK akan melemahkan institusi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun menurut dia, DPR melalui Pansus ingin menunjukkan fungsi pengawasannya melalui hak angket.

"Hak penyelidikan itu kita detail bicara tentang adanya penyelewengan di penyidkan, administrasi yang tidak tertib, dan itu kita tunjukan," katanya.

Hal itu menurut dia bukan melemahkan KPK namun sebagai bahan evaluasi yang akan disampaikan ke publik.

Sebelumnya, Fraksi PAN DPR akan mengevaluasi keberadaannya di Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Wewenang KPK, dan kemungkinan besar akan menarik anggotanya dari Pansus tersebut, kata Sekretaris Fraksi PAN Yandi Susanto.

"Kami sedang evaluasi kinerja Pansus, paling akurat akan panggil anggota kami untuk mengetahui progres di dalamnya. Tapi kecenderungannya setelah kita pantau kinerja Pansus, kemungkinan besar akan kami tarik," kata Yandri di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan keputusan itu bukan tiba-tiba karena semua anggotanya dipantau, misalnya di Pansus Angket KPK, Pansus Pemilu, dan Pansus Otonomi Daerah.

Karena itu menurut dia, hasil evaluasi yang dilakukan FPAN terukur, terarah, dan bisa dipertanggung jawabkan. (Ant)