Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:44 WIB. Sepak Bola Sea Games (17/8) - Thailand 1 - 0 Timor Leste
  • 22:36 WIB. Ride Sharing - Go-Jek menghelat sejumlah kampanye khusus bertemakan hari kemerdekaan RI ke-72.
  • 22:34 WIB. Gadget - Peneliti dari Universitas Washington berhasil mengembangkan prototipe ponsel tanpa baterai.
  • 22:33 WIB. Gadget - Polytron: Tren smartphone dengan kamera ganda bakal menjadi tren sesaat saja.
  • 22:27 WIB. Bursa Transfer - Barcelona klaim segera dapatkan Philipe Coutinho dalam waktu dekat.
  • 22:23 WIB. Kenya - Pemimpin oposisi Kenya akan lakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung Kenya terkait hasil pilpres.
  • 22:21 WIB. Kenya - Komisi Pengawasan Pemerintah Kenya segera lakukan penyelidikan kepada polisi Kenya, terkait pembunuhan bayi dan seorang bocah perempuan.
  • 22:17 WIB. Turki - Turki perkuat kerja sama dengan militer Iran pascakunjungan Kepala Staf Militer Iran, Mohammad Baqeri.
  • 22:14 WIB. India - India rampungkan pembelian enam helikopter Boieng dengan mahar $650 juta.
  • 22:06 WIB. Neymar Jr - Pemain PSG, Neymar Jr, ditunjuk sebagai duta disabilitas.
  • 22:05 WIB. Arab Saudi - Arab Saudi bantah lakukan mediasi dengan pihak Iran.
  • 22:04 WIB. Charlottesville - Ribuan warga AS tolak aksi kekerasan di Charlottesville, Virginia.
  • 22:03 WIB. Mesir - Mesir: sebanyak 33.000 ribu artefak hilang dalam kurun waktu 50 tahun.
  • 22:01 WIB. Inggris - Otoritas Inggris yakin terkait perundingan Brexit menuju ke tahapan selanjutnya di bulan Oktober.
  • 21:59 WIB. Suriah - Uni Eropa harapkan perundingan damai di Suriah dapat terlaksana di bulan Oktober atau November 2017.

Pansus Angket Larang KPK Punya Safe House

Foto Berita Pansus Angket Larang KPK Punya Safe House
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK, Taufiqulhadi mengatakan institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK tidak boleh memiliki safe house untuk saksi yang sedang diperiksa karena menjadi kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

"Terkait safe house tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung, namun wilayahnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," kata Taufiqulhadi di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang menilai salah satu Pimpinan Pansus Angket tidak bisa membedakan antara safe house untuk kebutuhan perlindungan saksi, dengan rumah sekap.

Taufiqulhadi mengatakan kalau ada lembaga penegak hukum mendirikan safe house maka itu pelanggaran karena tidak ada dasar hukumnya.

Dia menjelaskan kalau penegak hukum ingin melindungi saksinya maka harus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Undang-Undang mana yang memperbolehkan KPK membuat tempat perlindungan sendiri untuk saksinya," ujarnya.

Dia mengatakan Pansus Angket akan mengunjungi safe house yang pernah dilontarkan saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa yang menyebut safe house sebagai rumah sekap saat Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket.

Politisi Partai Nasdem menegaskan kunjungan itu ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan KPK dengan membuat safe house merupakan ilegal karena tidak ada landasan hukumnya.

"Tempat itu pun bukan untuk melindungi saksi, tapi disekap di sana. Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh yang dilakukan KPK," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya mendapat sejumlah informasi soal tindakan tidak sesuai prosedur yang dilakukan KPK.

Salah satunya menurut dia Pansus mendapatkan informasi bahwa penyidik KPK memiliki dua rumah sekap yang digunakan untuk mengondisikan saksi palsu untuk suatu perkara, di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Depok, Jawa Barat.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, "Sayang sekali ada yang tidak bisa membedakan antara safe house untuk kebutuhan perlindungan saksi, dengan rumah sekap." 

Menurut dia, seharusnya sebagai anggota DPR, yang bersangkutan dapat membedakan kedua hal tersebut. (Ant)

Tag: Pansus Angket KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqulhadi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,584.17 3,548.25
British Pound GBP 1.00 17,297.22 17,122.12
China Yuan CNY 1.00 2,012.76 1,992.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,441.00 13,307.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,529.68 10,422.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,718.01 1,700.86
Dolar Singapura SGD 1.00 9,832.48 9,730.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,779.73 15,621.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.82 3,096.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,145.12 12,021.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10