Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:41 WIB. Gadget - Samsung luncurkan Samsung Galaxy Note 8 di Galaxy Unpacked 2017 di kota New York, Amerika Serikat.
  • 21:39 WIB. Samsung - Samsung gelar acara bertajuk Galaxy Unpacked 2017 di kota New York, Amerika Serikat.
  • 21:37 WIB. Gadget - Rosenblatt meyakini pengapalan iPhone 8 akan mencapai puluhan juta unit pada tahun ini.
  • 21:36 WIB. e-Commerce - Pemerintah dikabarkan akan menggali potensi pajak pada transaksi online yang selama ini belum terdeteksi.
  • 21:31 WIB. e-Commerce - Rudiantara: Jack Ma datang untuk mengembangkan ekosistem dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
  • 21:23 WIB. Gadget - Galaxy S9 digadang-gadang jadi flagship smartphone Samsung seri S yang akan dirilis tahun depan.
  • 21:16 WIB. Medsos - eMarketer memperkirakan Instagram akan mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan Snapchat pada 2018.
  • 21:14 WIB. Medsos - eMarketer: Pertumbuhan pengguna Snapchat diperkirakan 19,2 persen pada 2017.
  • 21:12 WIB. Medsos - eMarketer: Frekuensi remaja mengakses Facebook berkurang.
  • 21:10 WIB. Medsos - eMarketer: Pengguna Facebook dengan rentang usia 12-17 tahun diperkirakan mengalami penurunan pada 2017.
  • 21:06 WIB. Bixby - Asisten pintar Samsung, Bixby Voice dilaporkan telah menyambangi lebih dari 200 negara.
  • 21:04 WIB. Power Bank - Acmic rilis power bank premium A10PRO yang dibekali fitur fast charging terbaru serta dukungan port Lightning Apple.
  • 21:01 WIB. Gadget - Apple: Charger nirkabel (wireless) untuk iPhone 8 akan dijual secara terpisah.
  • 21:00 WIB. e-Commerce - Founder sekaligus Executive Chairman Alibaba Group, Jack Ma resmi menjadi penasihat e-Commerce Indonesia.
  • 20:58 WIB. Sony - Sony rilis PlayStation 4 edisi khusus pada 18 Oktober.

KPK Kasih Rekomendasi untuk Pengelolaan Dana Desa, Begini Solusinya

Foto Berita KPK Kasih Rekomendasi untuk Pengelolaan Dana Desa, Begini Solusinya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pengelolaan dana desa "ganti mesin" agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

"Salah satu rekomendasi saya, kita dalam reformasi birokrasi bukan hanya direformasi, tapi juga harus ganti mesin artinya tumpang tindih dibenahi, lebih disederhanakan, sistem yang pengantarannya didorong supaya ada 'check and balances' juga," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Rabu (9/7/2017).

Agus menjawab pertanyaan soal penjabaran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanannya yang mengatur bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan dan penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan tiga lembaga yang mengurus dana desa tersebut, dana desa pun rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir.

Salah satu buktinya adalah KPK baru melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Pemerintah kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dan Kapala Bagian Inspektur kabupaten Pameksan Noer Solehhoddin terkait suap untuk menghentikan penyelidikan penyelewenangan dana desa Dassok senilai Rp100 juta yang sedang ditangani Kejari Pamekasan.

"Sekarang ini kewenangannya juga tidak jelas, ini program (dana desa) tidak ada yang bertanggung jawab. Coba dibenahilah secara mendasar, kelembagaan dibenahi, tata kelola dibenahi, sistem dibenahi," ucap Agus, menegaskan.

Dalam kasus suap Pamekasan, Inspektur pemerintah kabupaten Pamekasan bahkan ikut serta dalam pemberian suap tersebut.

"Sekarang sistem pengelolaan internal juga sekarang tidak jalan, KPK tidak pernah loh terima laporan dari inspektorat. Jadi pengawasan internal juga harus didorong, misalkan, di kabupaten (inspektorat) jangan bertanggung jawab ke bupati, kalau di provinsi jangan ke gubernur, kan inspektorat jenderal di Amerika bertanggung jawab langsung ke Presiden kan, jadi hal-hal seperti itu dibenahi secara mendasar," ungkap Agus.

Namun, Agus menolak untuk menyebutkan siapa kementerian yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap dana desa tersebut.

"Kalau saya menyebut salah satu, itu akan menimbulkan permusuhan nanti, tapi harus ramping lah nanti biar nanti dikaji oleh Kementerian PAN-RB," tambah Agus.

Menurut Agus, KPK juga menerima banyak pengaduan dugaan penyelewenangan dana desa.

"Kalau KPK menangani sesuatu itu kan seperti gunung es saja, kasus itu banyak yang terjadi di banyak daerah, laporan banyak tapi akurasi, kematangan datanya yang belum," ungkap Agus.

Tahun ini dana desa yang dikucurkan adalah sebanyak Rp60 triliun untuk 74.910 desa. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dana Desa, Agus Rahardjo

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,575.64 3,539.72
British Pound GBP 1.00 17,193.02 17,018.55
China Yuan CNY 1.00 2,012.37 1,992.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,409.00 13,275.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,591.77 10,477.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.33 1,696.18
Dolar Singapura SGD 1.00 9,846.53 9,744.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,770.32 15,611.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,132.21 3,098.74
Yen Jepang JPY 100.00 12,234.49 12,106.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11