Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:44 WIB. Sepak Bola Sea Games (17/8) - Thailand 1 - 0 Timor Leste
  • 22:36 WIB. Ride Sharing - Go-Jek menghelat sejumlah kampanye khusus bertemakan hari kemerdekaan RI ke-72.
  • 22:34 WIB. Gadget - Peneliti dari Universitas Washington berhasil mengembangkan prototipe ponsel tanpa baterai.
  • 22:33 WIB. Gadget - Polytron: Tren smartphone dengan kamera ganda bakal menjadi tren sesaat saja.
  • 22:27 WIB. Bursa Transfer - Barcelona klaim segera dapatkan Philipe Coutinho dalam waktu dekat.
  • 22:23 WIB. Kenya - Pemimpin oposisi Kenya akan lakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung Kenya terkait hasil pilpres.
  • 22:21 WIB. Kenya - Komisi Pengawasan Pemerintah Kenya segera lakukan penyelidikan kepada polisi Kenya, terkait pembunuhan bayi dan seorang bocah perempuan.
  • 22:17 WIB. Turki - Turki perkuat kerja sama dengan militer Iran pascakunjungan Kepala Staf Militer Iran, Mohammad Baqeri.
  • 22:14 WIB. India - India rampungkan pembelian enam helikopter Boieng dengan mahar $650 juta.
  • 22:06 WIB. Neymar Jr - Pemain PSG, Neymar Jr, ditunjuk sebagai duta disabilitas.
  • 22:05 WIB. Arab Saudi - Arab Saudi bantah lakukan mediasi dengan pihak Iran.
  • 22:04 WIB. Charlottesville - Ribuan warga AS tolak aksi kekerasan di Charlottesville, Virginia.
  • 22:03 WIB. Mesir - Mesir: sebanyak 33.000 ribu artefak hilang dalam kurun waktu 50 tahun.
  • 22:01 WIB. Inggris - Otoritas Inggris yakin terkait perundingan Brexit menuju ke tahapan selanjutnya di bulan Oktober.
  • 21:59 WIB. Suriah - Uni Eropa harapkan perundingan damai di Suriah dapat terlaksana di bulan Oktober atau November 2017.

KPK: Safe House Punya Dasar Hukum Kuat, DPR Berlebihan?

Foto Berita KPK: Safe House Punya Dasar Hukum Kuat, DPR Berlebihan?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan bahwa "safe house" atau rumah aman saksi KPK mempunyai dasar hukum yang kuat.

Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK akan mengunjungi dua lokasi yang diduga menjadi tempat "penyekapan" saksi KPK.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi KPK. 'Safe house' itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya. Ada dua undang-undang yang mengatur," kata Febri di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Febri menjelaskan bahwa dasar hukum perlindungan saksi dan rumah aman pertama, pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau "melakukan evakuasi" termasuk perlindungan hukum.

Kedua, kata dia, pasal 5 ayat (1) huruf k UU UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara.

Adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PSK, dinyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Febri, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi.

Ia pun merasa heran jika ada yang mengatakan "safe house" tidak ada dasar hukum apalagi menyebutnya sebagai "rumah sekap" hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja, yaitu saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa.

"Yang bahkan sudah KPK sendiri sudah menghentikan perlindungan terhadap yang bersangkutan karena tidak konsisten dan tidak koperatif saat menjadi saksi sebelumnya," tuturnya. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pansus Angket KPK

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,584.17 3,548.25
British Pound GBP 1.00 17,297.22 17,122.12
China Yuan CNY 1.00 2,012.76 1,992.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,441.00 13,307.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,529.68 10,422.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,718.01 1,700.86
Dolar Singapura SGD 1.00 9,832.48 9,730.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,779.73 15,621.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.82 3,096.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,145.12 12,021.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10