Ini Tiga Masalah Besar Bagi Pengembang Menurut Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam pidato pembukaan acara Indonesia Property Expo 2017 (IPEX), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjabarkan beberapa permasalahan besar yang kerap dihadapi para pengembang perumahan. Dirinya mengungkapkan persoalan Perizinan memang yang paling sering dihadapi, namun terdapat dua permasalahan lain selain itu.

"Saya ingat selama menjadi walikota dan menjadi gubernur Jakarta dan menjadi Presiden, saya sering berbicara dengan pengembang-pengembang properti baik skala yang kecil maupun skala besar. Dari situ saya tahu ada tiga masalah besar yang dihadapi pengembang properti," ujar Joko Widodo saat menghadiri acara IPEX 2017 di Jakarta Convention Center, Jum'at (11/8/2017).

Menurutnya, masalah yang membuat para pengembang enggan membangun sebuah perumahan ialah masalah perencanaan dan pengendalian tata ruang. Salah satu contoh tidak adanya akses transportasi pada lokasi yang ingin dikembangkan.

"Saya tahu pengembang menarik diri, karena air besih atau lokasi tidak terintegrasi dengan transportasi umum yang ada. Ini kewajiban pemerintah daerah untuk melihat tata ruang yang ada, sehingga terintegrasi," lanjut Presiden.

Selain permasalahan perencanaan dan pengendalian tata ruang, permasalahan keterbatasan lahan juga menjadi permasalahan yang cukup pelik.

"Permasalahan keterbatasan lahan ini juga masalah besar atau terbatasnya lahan yang kita hadapi. Jumlah penduduk terus bertambah tapi jumlah lahan yang tersedia selalu sama," ucapnya.

Joko Widodo kembali lagi mempersoalkan permasalahan terkait pengurusan Perizinan. Dirinya juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah yang menurutnya dari dahulu tidak pernah terselesaikan dengan baik.

"Kembali ke masalah, yang pertama perizinan dari dulu sampai sekarang nggak rampung-rampung masalah ini yang harus dirampungkan. Perizinan adalah masalah klasik dan sering membuat jengkel pengembang properti, mereka ingin cepat dan kita mempersulit, seperti ini yang harus dihilangkan, kalau nggak diurus nggak rampung-rampung masalah seperti ini," tegasnya.

Apabila mendengar para pengembang kesulitan dalam mengurus perizinan, dirinya mengaku akan menghubungi Bupati atau Walikota setempat.

"Nanti saya akan cek satu-satu daerah mana yang masih sulit, langsung saya telepon Bupati atau Gubernur-nya," tambahnya.

Presiden juga mengatakan apabila terdapat berbagai Peraturan Daerah yang membuat sulit perizinan, lebih baik dihilangkan saja.

"Kalau masih banyak peraturan peraturan perizinan, perda-perda yang meruetkan langsung dihilangkan saja lah, nggak usah buat perda, apalagi yang meruwetkan," tutupnya.