Dari Soal Blanko e-KTP hingga Akses Internet Lemot, Ini Dia Aspirasi Para Anggota DPD

Sejumlah anggota DPD mewakili daerahnya melaporkan aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya masing-masing dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-14 Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017, pada Selasa (15/8).

"Kami laporkan terkait aspirasi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan, yaitu mengenai Komite 1, permasalahan yang menonjol mengenai pembuatan KTP Elektronik belum selesai," kata anggota DPD asal Sulawasi Selatan Ajiep Padindang dalam Rapat Paripurna DPD, di Gedung Nusantara V, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Ajiep menjelaskan blangko KTP Elektronik yang belum tersedia dikhawatirkan mengganggu proses Pilkada yang akan diselenggaran di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.?Dia mengatakan terkait Komite 1, aduan masyarakat juga mengenai penguasaan tanah warga oleh TNI dan juga terkait Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Mengenai Komite 2, ada pengaduan terkait dampak pengurangan subsidi listrik, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api," ujarnya.?Masyarakat juga menilai adanya ketimpangan pembangunan yang menonjol dan ketidak adilan antara pusat dan daerah," katanya.

Sementara,?asal Maluku Jhon Pieris mengatakan aspirasi masyarakat di-dapilnya menginginkan agar Rancangan Undang-Undang mengenai Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU.?Dia menjelaskan UU tersebut agar ada kependekan kendali karena selama ini daerah kepulauan mengalami kerugian luar biasa.

"Lalu pendapat agar revisi UU Agraria, karena masalah agraria menjadi masalah serius sehingga direkomendasikan ada tiga kantor definitif di Maluku agar bisa mengendalikan masalah pertanahan," katanya.

Selain itu dia menjelaskan, disarankan agar Provinsi Maluku memiliki embarkasih tersendiri karena jamaah haji berdekatan dengan daerah Maluku Utara dan Papua Barat.?Senator asal Sulawesi Barat Marthen mengatakan aspirasi masyarakat diwilayahnya menginginkan agar dana desa perlu diawasi lebih ketat karena banyak terjadi ketimpangan.?Dia mengatakan masyarakat di daerahnya masih mengeluhkan kurangnya fasilitas pendidikan yang saat ini sudah mengandalkan akses internet.