'Kita Harus Berani Lawan Pencuri Ikan', Tegas Jokowi

Presiden Joko Widodo menegaskan berbagai pihak harus berani dalam melawan tindak pidana pencurian ikan di berbagai kawasan perairan nasional dalam rangka menjaga sumber daya laut Indonesia.

"Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut Presiden, berbagai pihak tidak boleh ragu menjaga kedaulatan, menjaga laut, menjaga perbatasan, serta menjaga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah berani menenggelamkan kapal ikan ilegal untuk melindungi nelayan dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan nelayan menaati regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah karena hal tersebut untuk kepentingan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di masa mendatang.

"Pemerintahan Pak Jokowi itu sudah sangat komitmen dengan para nelayan Indonesia. Beliau bahkan menandatangani Perpres Nomor 44/2016 yang tidak membolehkan lagi asing masuk di perikanan tangkap. Berarti kapal asing, kapal eks-asing, orang asing, modal asing, tidak boleh lagi menangkap ikan di Indonesia," papar Menteri Susi.

Menurut Susi, nelayan hanya perlu menaati aturan sebagai balasan dari perhatian negara terhadap mereka, demi mewujudkan perikanan berkelanjutan.

Ia meminta nelayan melaporkan ukuran kapal dengan benar dan alat tangkap yang digunakan tanpa kecurangan, serta membayar pajak secara tertib dan jujur.

"Perikanan menjadi tidak bisa memberikan kontribusi kepada keuangan negara karena banyaknya pemilik kapal yang melakukan 'markdown'. Ini tidak boleh lagi," tegasnya.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan pihak aparat juga dapat segera melakukan konsolidasi agar tindakan kecurangan seperti itu tidak terjadi lagi ke depannya.

Sebagaimana diwartakan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat benar-benar menyinergikan antara aspek hulu dan hilir di dalam sektor perikanan.

"Diperlukan sinergi lokus kegiatan antar direktorat teknis agar tercipta intervensi hulu-hilir secara terintegrasi," kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah.

Menurut dia, sejumlah catatan penting yang harus dilakukan KKP antara lain adalah memperbaiki tata kelola implementasi pengadaan kapal bantuan.

Hal tersebut, lanjutnya, terutama untuk kapal ikan di bawah 30 gross tonnage (GT) yang memakan anggaran hingga sekitar Rp182 miliar per tahun.

Selain itu, ia juga mendesak KKP dapat memperbaiki tata kelola asuransi nelayan, khususnya pada mekanisme pencairan asuransi oleh nelayan. (Ant)