Pemkot Balikpapan Buka 40 Posko Pendataan Warga Miskin

Warta Ekonomi, Balikpapan -

Mulai Akhir Agustus ini Pemkot ?akan membuka 40 posko pendataan keluarga miskin di Balikpapan. Pendataan keluarga miskin ?ini merupakan program pemerintah pusat untuk memvalidasi data keluarga miskin. Nantinya mereka akan ?menerima berbagai program keluarga penerima manfaat.

Pendataan keluarga miskin mulai tahun ini dilakukan oleh pemda melalui tim. Mekanisme pendataan dilakukan secara mandiri yakni orang atau keluarga miskin melaporkan secara mandiri kepada tim pendataan di tiap kelurahan.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Balikpapan Ketut Rasna mengataakn pendataan keluarga miskin itu merupakan program Mekanisme Pendataan Mandiri (MPM) yang menjadi program pemerintah pusat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.??

Di Balikpapan lanjut akan dibentuk 40 posko pendataan keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM). ?Akhir Agustus ini akan dibuka di seluruh Kecamatan dan Kelurahan Balikpapan. Sebelum melakukan pendataan mandiri, perekrutan tim verifikasi kami tengah lakukan," katanya, Rabu (16/8/2017).

Berdasarkan data keluaga miskin pada dua tahun lalu di Balikpapan diketahui ada 9.563 KK miskin.?Acuan kami dalam pendataan mandiri ini berdasarkan angka 9.563 Kepala Keluarga," sebutnya.

Validasi data yang dilakukan oleh pusat itu nantinya akan dirangking sesuai kriterianya. kriterianya warga yang menerima manfaat diantaranya berpenghasilan dibawah UMR Rp600 ribu, penghasilan tidak tetap, lansia, punya balita tapi dibawah standar.

Dia menerangkan dalam pendaftaran atau pelaporan warga tidak boleh di wakilkan sehingga harus mendaftarkan sendiri.

Ketut memperkirakan pendataan mandiri ini bisa saja menurun atau bertambah karena lebih spesifik dalam pendataannya.

"Karena, bisa jadi warganya malu untuk mendaftar ke posko kelurahan dan pendataan juga lebih ketat kriterianya. Mereka yang mendaftar belum tentu mendapatkan KPM itu karena harus kita lakukan seleksi dahalu," tandasnya.

Nantinya mereka yang melaporkan miskin akan didata ke lapangan oleh tim. Masing-masing posko terdiri 5 orang. Anggota tim ?akan mendapatkan bimtek mengenai verifikasinya. ?Nanti data yang dilaporkan warga itu diverifikasi oleh tim. Verifikasi melihat pada kriteria yang ditetapkan pusat ?Harapannya akhir Agustus sudah bisa jalan dan Oktober 2017 hasil dari pendataan mandiri sudah ada," tuturnya.

Ketut menambahkan dari hasil pendataan mandiri mereka nantinya akan mendapatkan bantuan ?kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk penanganan kemiskinan seperti subsidi listrik, subsidi BBM, beras sejahtera, bantuan kesehatan dan pendidikan termasuk bantuan lansia dan gizi balita jika keluarga itu memiliki lansia atau balita.

"Jadi ada banyak sekali program yang diperolah keluarga penerima manfaat dari pemerintah pusat ini,? pungkasnya.