Menteri Hanif: CSR Harus Berikan Solusi Persoalan Masyarakat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Para pengelola perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya paham dalam menjalankan program corporate social responsibility (CSR). Banyak di antara mereka yang mengartikan CSR hanya sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

Pandangan itu diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri saat menghadiri Indonesian CSR Exihibition (ICE) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

?CSR bukan semata-mata hanya amal baik perusahaan kepada masyarakat baik untuk kepentingan, misalnya mengembalikan lingkungan atau membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun ada nilai yang lebih terkait dengan strategi bisnis dari masing-masing perusahaan sehingga bisnis itu menjadi berkelanjutan,? kata Hanif.

Hanif menekankan bahwa pelaksanaan CSR yang ideal hendaknya dapat menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Sebagai contoh di kementeriannya, kata dia, bersama dengan sejumlah perusahaan baik swasta maupun BUMN telah melakukan sejumlah program yang berbasis dari program-program CSR.

?Bagaimana program ini bisa diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar kita sementara dari sisi bisnis CSR ini dapat menjaga keberlangsungan dari bisnis tersebut,? ucap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ia menambahkan, bila selama ini program CSR kerap berbentuk bantuan fasilitas kesehatan, lingkungan, dan sarana tansportasi. Namun, kegiatan tersebut akan lebih tepat guna bila perusahaan fokus memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Hanif menambahkan, pelatihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan skill sehingga akses mendapatkan pekerjaan yang lebih layak pun terbuka.

"Kita dorong CSR berkontribusi untuk mengembangkan SDM karena strategi pembangunan saat ini bergeser dengan mengandalkan sumber daya manusia," tuturnya.

Melalui pelatihan vokasonal, setiap tahunnya dua juta pencari kerja dapat meperoleh pekerjaan yang layak. Hal itu, kata Hanif, akan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.