Manuver Novanto Rebut Posisi Akom, DPP Golkar Tak Bisa Langkahi Wanbin

Anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar (PG), Fahmi Idris mengatakan dalam pekan ini akan ada pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie dengan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Pertemuan ini nantinya akan membahas soal Keputusan DPP PG yang ingin mengembalikan posisi ketua DPR kepada Setya Novanto.

"Ketua dewan pembina akan melakukan pembicaraan dengan ketum dalam minggu ini. Bisa saja Senin ini ataupun hari-hari lainnya dalam minggu ini. Ini terkait dengan keputusan DPP soal ketua DPR," kata Fahmi saat dihubungi, Senin (28/11/2016).

Fahmi menambahkan Dewan Pembina Partai Golkar menilai keputusan DPP PG yang mengembalikan Novanto sebagai Ketua DPR tidak sesuai AD/ART Partai yang tertuang dalam pasal 25 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Wanbin merupakan badan yang berfungsi memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar dan bersama-sama DPP Partai Golkar menentukan kebijakan yang bersifat strategis.

Itu artinya tiap kebijakan strategis DPP harus meminta pertimbangan Wanbin. Hal itu, kata Fahmi, secara rinci telah diatur dalam pasal 21 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga, yakni pertama penetapan capres dan cawapres RI, serta penetapan pimpinan lembaga negara.

"Makanya ini akan dilakukan pembicaraan antara Dewan Pembina dan DPP. Dewan Pembina sendiri baru akan melakukan rapat Senin ini untuk memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk bertemu dengan ketua umum," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi manuver Novanto dalam meraih kursi DPR 1, pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf mengatakan parpol tidak bisa seenaknya sendiri mengambil sebuah keputusan penting tanpa mandat di AD/ART partai.

"Makanya AD/ART Parpol itu sebenarnya juga UU karena itu merupakan amanat dari UU Parpol. Makanya AD/ART juga harus dipatuhi sebagaimana halnya UU Parpol itu sendiri. Jadi ketika ada pelanggaran maka tentunya harus ada sanksi kepada pihak yang melanggarnya," pungkasnya.

Asep menilai motif dibalik gigihnya Novanto untuk merebut kembali posisi Ketua DPR lebih karena kepentingan pribadi bukan merupakan kepentingan partai. Untuk itu, Asep menilai sudah tepat kalau dewan pembina memanggil Setya Novanto.

"Pergantian Ade Komarudin itu harus jelas alasan hukum dan politiknya. Masyarakat umumnya mempertanyakan kenapa Setya Novanto bisa sebegitu leluasannya mengatur-atur lembaga negara seperti DPR ini. Ini citra yang tidak bagus buat Golkar sendiri dan juga buat DPR ke depannya," tandasnya.