Anggota DPR Ingin Alokasi Anggaran Terkait Kewirausahaan Diperbesar

Ketua Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari Batubara menginginkan agar alokasi anggaran untuk mengembangkan sektor kewirausahaan di Tanah Air dapat diperbesar.

"Harus diberikan anggaran dan juga program-program yang lebih khusus dan terintegrasi, antara satu kementerian dengan kementerian lainnya," kata Juliari Batubara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Menurut dia, alokasi anggaran yang lebih itu dinilai realistis dan dapat dilakukan karena pada saat ini digencarkan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai sektor.

Meski hal tersebut tidak mudah, namun politisi PDIP itu juga menyatakan bahwa hal itu perlu dipikirkan apalagi mengingat mulai tahun ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai berjalan.

"Indonesia harus menjadi pemenang di ASEAN, menjadi negara terbesar secara wilayah dan penduduk saja tidaklah cukup, kita harus jadi pemenang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, hal itulah yang menjadi sasaran akhirnya," ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, DPD RI meminta pemerintah memacu pertumbuhan wirausaha baru terutama sektor industri kecil dan mikro untuk menyerap angkatan kerja serta pengangguran.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komite III DPD dengan Kementerian Perindustrian di Gedung DPD, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11), beberapa anggota DPD mendesak pemerintah lebih serius memacu pertumbuhan industri kecil dan mikro serta memberi fasilitas untuk pemasarannya.

Anggota DPD RI Provinsi Banten, Ahmad Sadeli Karim meminta pemerintah memacu tumbuhnya industri kecil atau menengah. Pemerintah jangan mengabaikan kemampuan masyarakat menengah ke bawah untuk membuka usaha baru.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan sistem informasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UMKM sebagai bentuk dukungan informasi guna mempercepat pengembangan wirausaha pemula di Indonesia.

Asisten Deputi Peran Serta Masyarakat dan KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo mengatakan saat ini pihaknya sedang merancang sistem informasi pengembangan SDM UMKM, yang akan diberi nama infokumkm.go.id, sebagai wadah interaksi antarpelaku koperasi dan UKM di Indonesia.

"Sistem informasi ini akan diperkenalkan pada April 2017 dan akan disiapkan beroperasi pada Juli 2017," kata Budi Mustopo di Jakarta, Selasa (22/11).(Ant )