PKS Nilai Rapor Pemerintah di Bidang Ekonomi selama 2016 Jelek

Fraksi PKS di DPR memberikan catatan Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017 yang nantinya harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan angka pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016 menunjukkan adanya kerja keras pemerintah.

"Meski kita juga tidak menutup mata secara kualitas mengalami penurunan dan masih jauh dari pemenuhan target pertumbuhan 7 persen selama lima tahun sampai 2019, seperti janji Jokowi-JK," ungkap Jazuli di Gedung DPR, Rabu (14/12/2016).

Seperti kita ketahui, lanjut Jazuli, sampai dengan Triwulan III-2016, pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 5,02% dengan prediksi sampai akhir tahun mencapai 5,037%, masih dibawah target pertumbuhan yang dipatok 5.2% dalam APBNP-2016.

"Hal itu menandakan bahwa pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan, dengan kata lain pemerintah belum bekerja secara efektif dalam mengawal perekonomian nasional," kritik Jazuli.

Meski demikian, Fraksi PKS juga tidak mau hanya berpatok pada angka-angka pertumbuhan selama 2016 dan abai pada dampaknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, karena itu catatan tentang kualitas pertumbuhan bagi kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan sangat penting untuk dicermati dan didalami.

"Sayangnya berdasarkan kajian tim ekonomi Fraksi PKS, pertumbuhan ekonomi rendah kualitasnya dengan catatan sebagai berikut," terang Jazuli.

Pertama, pertumbuhan ekonomi rendah dalam menyerap tenaga kerja karena banyak ditopang oleh sektor jasa yang minim penyerapan tenaga kerja, bukan lagi bersumber dari sektor manufaktur dan sektor pertanian yang kaya akan padat karya. Akibatnya dampak pada penurunan angka kemiskinan juga tidak signifikan.

"Tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir bukanlah lapangan usaha padat karya, yaitu: Sektor Informasi dan komunikasi (9,2%), jasa keuangan dan asuransi (8,83%) dan transportasi - pergudangan (8,2%)," ulasnya.

Kedua, struktur perekonomian nasional pun masih bertumpu pada kekuatan sektor konsumsi rumah tangga, sehingga sangat rentah terhadap gejolak inflasi.

"Pemerintah boleh berbangga, saat inflasi umum (headline inflation) cukup rendah. Namun, pemerintah perlu memperbaiki pergerakan inflasi harga barang-barang bergejolak (volatile food), yang jauh di atas inflasi umum. Kelompok utama penyumbang inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Pemerintah seharusnya sudah memiliki jurus-jurus jitu untuk mengelola inflasi dari sisi penawaran (supply side), karena inflasi ini telah terjadi sejak lama," kata Jazuli.

Sayangnya, lanjut Jazuli, pengelolaan inflasi lebih disasar melalui kebijakan moneter (demand side) yang justru kontraproduktif terhadap sektor rill. Dalam operasionalnya, saat inflasi tinggi, bank sentral akan menyedot dana dari perekonomian (terutama perbankan), sehingga menyebabkan suku bunga sulit untuk turun.

Ketiga, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,037% terjadi penurunan pengangguran terbuka dari 7,56 juta orang (6,18%) menjadi 7,02 juta orang (5,5%), dengan demikian elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 107.206 tenaga kerja.

Elastisitas tersebut terus menurun bila dibandingkan dengan elastisitas tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 260.000 tenaga kerja, bahkan pada tahun 2004 setiap 1 persen pertumbuhan menyerap 400.000 tenaga kerja.

"Hasil ini masih jauh dari janji Nawacita Presiden saat kampanye yang menargetkan teciptanya lapangan kerja untuk dua juta orang pertahun, sehingga totalnya adalah 10 juta orang selama 5 tahun pemerintahan. Padahal janji ini sangat penting direalisasikan untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan," kritik Jazuli.

Keempat, dengan kondisi tersebut, bisa dikatakan bahwa Investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, bahkan menyerap semua resources mulai dari anggaran APBN, SDM, menjadi prioritas pemerintah dalam dua tahun terakhir, ternyata tidak mampu banyak menyerap tenaga kerja besar dan sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

"14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah nyatanya juga belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, salah satunya terkait implementasi paket-paket tersebut di daerah sejalan dengan kondisi daerah," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Jazuli, kami menilai paket yang berisi kelonggaran kepemilikan usaha yang dimiliki investor asing (Daftar negatif investasi) bisa menjadi "bom waktu" baik bagi tenaga kerja di Indonesia maupun bagi perekonomian nasional yang diamanatkan konstitusi harus dikuasai negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fraksi PKS menilai, buruknya kinerja ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan APBN khususnya sektor perpajakan dalam dua tahun terakhir, memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 133,8 Triliun, agar tidak menimbulkan defisit anggaran yang melebihi ketentuan perundang-undangan sebesar 3 persen. Kebijakan ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 50,01 triliun.

"Kebijakan ini, berdampak terhadap pemotongan anggaran belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp. 65 Triliun dan penundaan anggaran belanja daerah (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp. 68,8 Triliun," tutur Jazuli.