Hadirkan Menkes, DPD Cecar Banyak soal Program Kesehatan

Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Gedung DPD. Pada kesempatan ini DPD ingin meminta kejelasan terhadap pemerintah terkait permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular.

Ketua Komite III DPD Hardi Selamat Hood mengatakan saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, JKN, dan narkoba. Hal tersebut yang kini mendera di berbagai daerah. ?Kita berharap Menkes bisa menjelaskan hal itu,? ucapnya saat membuka RDP di Gedung DPD, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Menurutnya, persoalan tersebut juga dialami di daerahnya yaitu Batam. Batam sangat menarik untuk di bahas. ?Kita memandang perlu untuk segera diatasi karena ini menyangkut kualitas sumber? daya manusia. Dengan hidup sehat hal ini juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu,? ujar senator asal Kepulauan Riau itu.

Dikesempatan yang sama, Menkes Nila Moeloek menjelaskan program DLP memang belakang ini menimbulkan berbagai polemik. Tentunya sebagai pemerintah, program ini tetap dilaksanakan. ?Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,? lontar dia.
Nila menambahkan, dengan program itu pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat. Untuk itu mindset masyarakat harus didukung dengan layanan kesehatan seperti akses dan mutu. ?Kita harus merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,? harapnya.

Terkait JKN, Nila menilai JKN telah memberikan layan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu. Untuk itu harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan. Terutama dalam penguatan layan kesehatan dimana harus melihat sistem pelayanan khususnya di Indonesia. ?Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong-royong ini sangat diperlukan,? tutur dia.

Ia juga membenarkan bahwa memasuki era saat ini penyangkit tidak menular kian pesat. Salah satunya diabetes mellitus (kencing manis). Tentunya penyakit ini menjadi ancaman bagi Indonesia. ?Penyakit ini kurang lebih 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan tapi d pedesaan,? jelas Nila.

Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman mengatakan pemerintah harus memperhatikan dari hulu. Memang masyarakat harus diberikan penyuluhan hidup sehat. ?Pemerintah harus memberikan penyuluhan terkait hidup sehat ke masyarakat,? papar dia.

Selain itu, Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Diyah Ratu Ganefi mempertanyakan apalakah DLP itu setara dengan spesialis. Jika itu setara dengan spesialis, bagimana nasib para calon dokter yang sedang mengikuti kuliah kedokteran. ?Karena pemerintah telah membuka program studi dokter DLP di 13 universitas yang akreditas A. Bagimana standarisasinya,? jelasnya.