Jokowi Ingin Jakarta Jadi Pusat Keuangan Syariah Internasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Jakarta menjadi pusat keuangan syariah dunia didukung dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

"Saya pernah sampaikan ke Ketua Dewan Komisioner OJK, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia wajar jika Jakarta kita jadikan sebagai pusat keuangan syariah internasional," kata Jokowi dalam silaturahim dengan pemangku keuangan syariah terkait sewindu penerbitan Sukuk Negara di Istana Negara Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Ia menyebutkan dirinya mendengar upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan syariah dunia sedang digodok OJK.

"Kita memiliki potensi dan kekuatan, kenapa tidak kita manfaatkan, bukan hanya keuangan syariah seperti bank, asuransi, saya kira juga banyak hal yang bisa dikembangkan termasuk wisata syariah, restoran halal dan lainnya," tuturnya.

Ia menyebutkan potensi pasar Indonesia besar sehingga Indonesia harus fokus. "Ini akan jadi 'triger' pertumbuhan ekonomi di negara kita dan hilangkan isu yang sering berkembang seperti adanya tenaga kerja dari Tiongkok yang mencapai 10 juta hingga 20 juta, padahal dari catatan hanya 21.000 orang," ujarnya.

Terkait penerbitan Sukuk Negara untuk APBN, Presiden mengatakan hakikat pengunaan APBN adalah untuk kesejahteraan rakyat, artinya untuk memberantas kemiskinan, menekan angka pengangguran dan kesenjangan sosial.

"Karena itu pemerintah menggunakan berbagai cara untuk menguatkan APBN baik memperkuat basis perpajakan seperti dari amnesti pajak dan penguatan SBSN atau Sukuk Negara," katanya.

Presiden menyatakan bangsa Indonesia patut berbangga sebagai negara penerbit Sukuk Negara terbesar dalam bentuk dolar AS.

Hingga 30 November 2016, penerbitan SBSN di pasar internasional capai 10,15 miliar dolar AS dengan "outstanding" 9,5 miliar dolar AS.

"Artinya kita punya potensi besar dan itu berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia," tegasnya.

Indonesia juga memiliki beragam Sukuk sehingga banyak alternatif. untuk berinvestasi. "Yang ingi, beli sukuk silahkan, yang ingin beli konvesnioanl silakan, inilah kebhinekaan keuangan di Indonesia," katanya.

Ia menyebutkan berdasar data, jumlah individu individu Sukuk negara saat ini mencapai 48.444 orang. "Angka ini bagus sekali karena kita ingin mengembangkan ekonomi syariah di negara kita yang saat ini persentasi kecil yaitu masih lima persen, padahal Malaysia di atas 30 persen. Dalam jumlah pun kita kalah dengan Inggris, Korsel," tambahnya.

Presiden menyebutkan keberhasilan penerbitan Sukuk Negara bukan hanya pada dana yang berhasil dihimpun tapi pemanfaatannya bagi rakyat.

Ia menyebutkan pada 2015 dan 2016 sebanyak Rp20,8 triliun dari Sukuk Negara sudah digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat sepeti pembanguna jalur kereta api, jembatan jalan dan lainnya.

"Kemudian juga sarana pendidikan tinggi dan rehabilitasi berbagai gedung termasuk gedung manasik haji," kata Presiden Jokowi. (ant)