Jokowi Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar, melalui Dermaga III Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis (29/12/2016) pagi.?

Bantuan kemanusiaan itu sebanyak 10 kontainer, terdiri dari satu kontainer berisi sarung, lima kontainer mi instan, tiga kontainer terigu dan satu kontainer biskuit atau sereal untuk makanan bayi.

Bantuan itu dikirim oleh Pemerintah RI dalam hal ini Sekretariat Kabinet kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar di Yangoon.

Hadir dalam acara pelepasan pengiriman bantuan itu antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, dan Dirut PT Pelindo II Elvyn GM.?

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap mengirimkan bantuan bagi warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang sedang dilanda krisis kemanusiaan.

Presiden menyatakan hal itu dalam pertemuannya dengan mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menjelang pembukaan Bali Democracy Forum di Bali, Kamis pagi (7/12).

Annan adalah ketua komite penasihat untuk negara bagian Rakhine. "Jadi kami telah berbicara banyak, dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam membantu krisis kemanusiaan di Rakhine," kata Presiden saat itu.

Ia mengatakan telah memerintahkan menteri terkait untuk menyiapkan bantuan agar dapat dikirim secepatnya.

Berdasarkan komunikasi dengan pihak berwenang di Myanmar, jenis bantuan yang dibutuhkan warga Rohingya adalah makanan dan selimut.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno Marsudi mengatakan Annan, yang juga mengepalai Kofi Annan Foundation, menghargai langkah pemerintah Indonesia membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine.

"Kami telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang. Untuk itu ada beberapa hal yang diperlukan dan kami sudah membahasnya dengan?state counsellor?Aung San Suu Kyi, yaitu dalam bentuk pembangunan demokrasi pemerintahan yang baik dan penguatan bidang hak asasi," ujar Menlu. (Ant)