Kemenhub Serahkan 16 Bus ke Pemprov Maluku

Kementerian Perhubungan menyerahkan 16 unit bus ke Pemerintah Provinsi Maluku untuk tahun ini, yang akan dimanfaatkan bersama pemerintah kota dan kabupaten setempat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar saat ditemui di Ambon, Kamis (9/2/2017), mengatakan, 16 bus tersebut diserahterimakan dan akan dioperasikan oleh Pemerintah kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Maluku. "Bus itu bukan Damri, kita serahkan ke Pemda juga, ke Provinsi nanti dibagikan ke kabupaten. Sisanya dioperasionalkan BUMD provinsi, semula ke Damri karena ada permintaan pemda, ya kita berikan enggak ada salahnya," katanya.

Terkait trayek, Pudji mengatakan pihaknya juga menyerahkan kepada Pemda karena dinilai sudah siap mengoperasikan bus tersebut. "Sebetulnya kalau sudah minta, berarti sudah siap untuk operasional, tapi jangan minta saja, tapi enggak dirawat nanti mangkrak lagi," katanya.

Salah satunya, lanjut dia, yaitu membuat halte, baik sementara atau "portable" karena masih terbatas maupun permanen ke depannya. Pengadaan bus tersebut merupakan bagian dari program pengadaan total 583 bus untuk seluruh daerah di Indonesia tahun ini.

Dari segi pengawasan, lanjut dia, pihaknya akan menarik bantuan bus tersebut apabila tidak dioperasikan dengan baik. "Kalau enggak benar, kita tarik lagi," katanya.

Pudji menambahkan berupa dua buah Kapal Penyeberangan, KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.
Dua kapal RO-RO 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang dan 19 unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk melayani rute perintis di Maluku untuk lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung.

Dia mengatakan KMP Lelemuku tersebut seni'ai senilai Rp29 miliar, sementara itu KMP Tanjung Sole telah beroperasi di Maluku selama satu tahun.

Pengadaan KMP Lelemuku berdasarkan tahun anggaran 2015-2016, sementara Tanjung Sole 2014-2015.
"Kita belum buat jadwalnya, mungkin beroperasi seminggu sekali," katanya.

Dia mengatakan untuk pengoperasiannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Panca Karya.