Presiden Jokowi Setujui 11 Program Prioritas untuk Maluku

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui?11 program prioritas untuk Maluku dalam rapat terbatas (ratas) bertopik?Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku?di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Ratas tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, 18 orang menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sejumlah deputi serta staf ahli presiden, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Anthonius Sihaloho, Gubernur Maluku Said Assagaff, dan Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir.

"Dari 11 program prioritas, enam program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan sudah disetujui," ujar Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku Bobby Palapia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Bobby mengatakan enam program yang sudah disetujui, yakni Program Trans Maluku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Lalu, Program Pengembangan Dok Wayame yang sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Program lainnya yang juga sudah disetujui antara lain Pelabuhan Ekspor Tulehu-Waai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan sektor perikanan juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru, sudah oke dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang berikut, pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan," papar Palapia.

Sedangkan lima program lainnya yang ikut dibahas pada ratas tersebut, lanjut Palapia, yakni Rumah Sakit Umum Pusat.

"Pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai tahun 2018," ujarnya.

Selain itu, kata dia, ada juga Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan. Lalu, Institut Teknologi Ambon (ITA), oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).

"Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu, selama 2 tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya," terang Palapia.

Pada sektor perekonomian, Palapia katakan, ada Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon, yang sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Ada juga Program Pembangunan Proyek Jalan Layang (fly over) di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, yang akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Sebelumnya, dalam Ratas tadi itu, Gubernur memaparkan melalui slide, terkait capaian, hambatan, kendala dan harapannya, untuk menyelesaikan semuanya di hadapan Presiden, Wapres dan jajaran Menteri, yang lantas ditanggapi Presiden Jokowi dan para Menteri teknis terkait," pungkas Palapia.