Menkeu Lantik 41 Pejabat Eselon Dua

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 41 pejabat eselon dua Kementerian Keuangan untuk mendorong optimalisasi kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara agar makin bermanfaat bagi pembangunan.

"Sejak saya kembali ke Indonesia, ini adalah pelantikan terbesar baik dari sisi jumlah unit dan pejabatnya, baik promosi, mutasi maupun rotasi," kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon dua di Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Sri Mulyani mengatakan pelantikan ini dilakukan karena Kementerian Keuangan memiliki tugas penting dalam mengawal program pemerintah dan mengelola APBN agar berguna bagi kesejahteraan rakyat maupun keamanan negara.

Untuk mencapai hal itu, pelantikan ini dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, serta Lembaga Manajemen Aset Negara.

Sri Mulyani berpesan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang baru dilantik agar memiliki kompetensi, kemampuan bekerja secara tim, menggunakan informasi kredibel, melakukan analisa dengan baik dan melaksanakan perundang-undangan.

"Laksanakan UU secara cermat sehingga saat melaksanakan tugas konstitusi tidak dipandang sebagai kegiatan yang mengganggu atau ancaman bagi wajib pajak. Ini kombinasi tidak mudah antara mejalankan tugas konstitusi tapi juga harus kedepankan wajah kredibel dan berintegritas," katanya.

Bagi pejabat di jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang baru dilantik, Sri Mulyani berpesan agar eksekusi anggaran dilakukan tepat waktu, berkualitas, akuntabel dan menjaga disiplin dengan mengedepankan sistem teknologi informasi.

"Teruslah berinovasi untuk mengawinkan akuntabilitas dan simplifikasi teknologi. Kemampuan anda akan sangat menentukan karena saya menginginkan ada inovasi seperti itu," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Selanjutnya, kepada pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur LMAN, Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjadi manajer kelembagaan yang optimal agar aset tersebut tidak terbengkalai (idle) dan produktif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepada pejabat Inspektorat Jenderal, Sri Mulyani mengharapkan pejabat terpilih bisa menjaga kredibilitas, bebas korupsi, terbuka dan akuntabel yang diikuti dengan kontrol manajemen dan disiplin internal yang baik.

Berikut 41 pejabat eselon dua yang dilantik: Direktorat Jenderal Pajak 1. Teguh Budiharto sebagai Direktur Keberatan dan Banding.

2. Lusiani sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

3. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

4. Tri Wibowo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II.

5. Aim Nursalim Saleh sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

6. Erna Sulistyowati sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.

7. Irawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

8. Rida Handanu sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.

9. Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.

10. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

11. Wansepta Nirwanda sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.

12. Eddi Wahyudi sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.

13. Edward Hamonangan Sianipar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan.

14. Lindawaty sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1. Didyk Choiroel sebagai Direktur Pelaksana Anggaran.

2. Ade Rohman sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

3. Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

4. Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.

5. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.

6. Rinardi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

7. Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.

8. Niken Pudyastuti sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten.

9. Sahat M. T. Panggabean sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

10. Midden Sihombing sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

11. Marni Misnur sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

12. Saiful Islam sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.

13. Ririn Kadariyah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

14. Muhdi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.

15. Syarwan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 1. Arik Hariyono sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

2. Kurniawan Nizar sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh.

3. Thaufik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

4. Ekka Sri Sukadana sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.

5. Etto Sunaryanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

6. Surya Hadi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.

7. Ngakan Putu Tagel sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.

8. Anugrah Komara sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

9. Aloysius Yanis Dhaniarto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat dan Maluku.

Inspektorat Jenderal 1. Raden Patrick Wahyudwisaksono sebagai Inspektur V.

Lembaga Manajemen Aset Negara 1. Rahayu Puspasari sebagai Direktur.

2. Anton Listyanto sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi. (Ant)