KPU DKI Didesak Perbaiki Penyimpangan Pilkada di Putaran Pertama

Pelaksanaan Pilkada DKI putaran pertama banyak ditemukan penyimpangan dan kecurangan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan tersebut agar putaran kedua berjalan lebih baik.

Hal ini disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyusul ditemukannya banyak praktik penyimpangan baik di hulu maupun di hilir selama penyelenggaran Pilkada DKI putaran pertama. Dia mencatat masih ada kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan penerbitan surat keterangan (suket) yang belum sesuai aturan.

"Masih ada misteri antara jumlah yang dikeluarkan dengan yang riil mengikuti Pilkada," ujar Sohibul dalam konferensi pers Musyawarah Majelis Syura V di kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah, KPU dan Bawaslu DKI agar bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggung jawab dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dia mengaku, mendapat banyak laporan dari lapangan jika ada beberapa standar aturan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masih terlihat longgar. Seperti keharusan membawa formulir C6 yang harus dicocokkan terlebih dahulu.

"Namun, masih ada di lapangan yang cukup mudah melakukan pencoblosan tanpa formulir yang seharusnya atau hanya bermodal e-KTP," papar dia.

Bahkan, ungkap Sohibul, tim Anies-Sandi yang diusung PKS dan Gerindra menemukan praktik politik uang yang bisa mencederai proses Pilkada terutama putaran dua. "Kami temukan adanya praktik money politic (politik uang) ini saya kira beberapa hal yang kami temukan," tukas Sohibul Iman.