MPR Usulkan Penyediaan Sembako Kembali ke Bulog

Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung upaya pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengusulkan langkah strategis agar upaya itu bisa optimal maka salah satunya adalah penyediaan sembilan bahan kebutuhan pokok dikembalikan kepada Bulog.

"Sembilan bahan pokok kembali ke Bulog. Bulog nanti kirim ke koperasi. Koperasi langsung kepada pengecer-pengecer di Kabupaten- Provinsi, sehingga menghapus menghapus komisi-komisi," kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.

Dia juga mengusulkan peningkatan peran pengusaha lokal di daerah untuk membantu proyek pemerataan pembangunan. Zulkifli menjelaskan proyek pemerataan kabupaten-provinsi-Pusat, APBN-APBD itu diberikan kepada pengusaha lokal, kecamatan-kabupaten-provinsi-kota agar juga terasa mengurangi kesenjangan.

Zulkifli menyarankan adanya redistribusi aset termasuk tanah dan pemerintah disarankan memperbaiki akses permodalan lembaga perbankan dan nonbank untuk pengusaha-pengusaha di daerah.

"Soal lahan segera redistribusi aset terutama tanah. Keempat akses permodalan lembaga perbankan nonperbankan para pengusaha yang di daerah kabupaten-provinsi ini dipermudah dan dibantu juga manajemennya," ujarnya.

Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum DPP PAN itu meminta pemerintah menggelar pelatihan-pelatihan bagi pengusaha usaha mikro, kecil,menengah (UMKM) sebagai upaya mengembangkan bisnis mereka.

Dia menambahkan pimpinan-pimpinan lembaga legislatif setuju dengan usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk merevisi UU soal devisa karena diyakini dapat meningkatkan jumlah devisa yang masuk negara lebih maksimal.

"Saling mendukung termasuk rencana dari Wapres untuk merevisi UU mengenai devisa. Selama ini ekspor kadang-kadang nyangkut uangnya di Singapura, Hong Kong sehingga diharapkan nantinya ekspor kita isi agar masuk ke Tanah Air," katanya.

Zulkifli mengatakan dalam pertemuan antarlembaga negara pada Selasa (14/3) siang di Istana Kepresidenan bersama Presiden Jokowi, disepakati adanya sinergi positif delapan lembaga negara agar tujuan pengurangan kesenjangan ekonomi bisa terwujud. (Ant)