Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4-6,1 Persen 2018

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2018 berkisar 5,4 hingga 6,1 persen sebagai wujud bahwa RAPBN disusun dengan optimisme yang realistis dan kredibel.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Sidang tersebut mengambil topik Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2018 dan Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EODB) Tahun 2018.

"Saya ingin menekankan beberapa hal, pertama RAPBN 2018 disusun dengan semangat optimisme tapi harus realistis dan kredibel sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4-6,1 persen," katanya.

Untuk itu, kata dia, semua kementerian harus bekerja keras dan melakukan langkah konkret untuk mewujudkan target tersebut. Presiden meminta jajarannya agar tidak bekerja monoton, linier, atau "business as usual".

"Saya kira ini harus ditekankan kepada yang ada di bawah kita agar betul-betul langkah konkret itu ada," katanya. Ia juga menekankan pada pentingnya meningkatkan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi sekitar 11 persen.

Selain itu Presiden ingin agar dilakukan penajaman program prioritas sehingga setiap program betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. "Dan untuk investasi karena kapasitas fiskal yang terbatas sehingga investasi tidak bisa tergantung pada pemerintah," katanya.

Oleh karena itu, menurut Presiden, sumber-sumber investasi sebagian besar harus berasal dari swasta dan BUMN atau mencapai 70-80 persen. "Capital Expenditure BUMN harus ditingkatkan sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," katanya.

Ia juga menegaskan jika ada swasta yang ingin masuk dalam proyek investasi, Presiden meminta agar diserahkan kepada mereka.

Kalau ada swasta yang masuk serahkan saja kepada swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk," katanya. Sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh seluruh menteri dan pimpinan lembaga dalam kabinet kerja.(Ant)