Ranking IPM Indonesia Merosot, Ini Solusi dari Kemenkeu

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan merosotnya rangking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mesti disikapi bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras.

Untuk mendongkrak kembali IPM Indonesia, pemerintah mesti membenahi pelbagai permasalahan yang menjadi indikator penilaian IPM. Salah satu masalah terbesar di Indonesia, diakui Mardiasmo, adalah kesenjangan ekonomi.

"Untuk mendongkrak IPM, kita mesti memperbaiki faktor-faktor (penilaian) IPM itu, seperti peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, khususnya vokasi. Intinya ada pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam membangun ekonomi. Kalau itu berjalan, kesenjangan (ekonomi) berkurang dan gini ratio baik sehingga otomatis IPM meningkat," kata Mardiasmo seusai Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah di Hotel Clarion, Kota Makassar, Kamis (23/3/2017).

Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Devolepment Programme/UNDP) merilis IPM Indonesia pada 2015 berada pada rangking 113 dari 188 negara. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, IPM Indonesia turun tiga peringkat.

Mardiasmo membandingkan rangking IPM Indonesia dibandingkan Malaysia yang melesat jauh. Ranking IPM Malaysia berada pada urutan ke-59. Mardiasmo menyebut Indonesia terjebak sebagai negara menengah.

"Ranking IPM Indonesia memang masih di atas Vietnam dan Filipina, tapi bila dibandingkan Malaysia, ya jauh sekali. Mereka berada di urutan 59. Kenapa IPM kita (Indonesia) belum naik? Ya, karena pembangunan selama ini hanya dinikmati oleh beberapa orang. Belum ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi, selain kemiskinan, lawan kita sekarang adalah mengatasi ketimpangan, baik itu antara si kaya dan si miskin maupun akses dan infrstruktur daerah," tutur dia.

Ia menyatakan Kemenkeu menaruh atensi perihal upaya mendongkrak ranking IPM Indonesia. Karena itu, pihaknya terus mendorong program-program pemerintah daerah agar selaras dengan pemerintah nasional.

"Untuk memperbaiki itu (ranking IPM), ya mesti ada sinergitas dengan pemerintah daerah," pungkasnya.